Jumat, 7 Agustus 20

Rakyat Tagih Janji Jokowi Beri Dana Desa Rp1,4 miliar

Rakyat Tagih Janji Jokowi Beri Dana Desa Rp1,4 miliar

Jakarta – Partai Gerindra mengingatkan bahwa masyarakat menagih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah berjanji untuk mengucurkan dana untuk setiap desa Rp1,4 miliar per tahun. Apalagi, pembangunan desa sangat penting dan Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres 2014 lalu juga berkomitmen mencanagkan dana per desa Rp1 miliar.

“Dulu kita (Gerindra) bilang setiap desa diberi dana hibah Rp1 miliar tapi dicemooh. Jokowi saat kampanye malah bilang Rp1,4 miliar per desa, tapi sekarang mana?” tagih Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan, tahun 2015 pemerintah mulai mengucurkan dana Rp1 miliar hingga Rp1,4 miliar untuk setiap desa. Ini merupakan pelaksaan UU Desa yang sudah disahkan tahun lalu. “Mulai tahun depan ada pengucuran dana Rp1 miliar hingga Rp 1,4 miliar setiap desa per tahun. Ini bukan uang yang sedikit, saya kira sudah cukup untuk membangun desa,” kata Jokowi di hadapan para aparat desa dan komunitas pedesaan di Jakarta, Sabtu 6 September 2014.

Sebelumnya, Presiden Jokowi yang terpilih di Pilpres 2014 lalu, berjanji akan membantu pembangunan desa dengan mengalirkan dana Rp1 miliar hingga Rp 1,4 miliar setiap desa per tahun. “Mulai tahun depan akan ada pengucuran dana Rp 1 miliar hingga Rp 1,4 miliar setiap desa per tahun,” kata Jokowi di hadapan para aparat desa dan komunitas pedesaan dalam acara “Kongres Pergerakan Desa” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, pada Sabtu 6 September 2014.

Muzani menuturkan, pengalokasian bantuan dana untuk desa sebesar Rp1 miliar bakal bisa membangkitkan pembangunan perdesaan. ”Selama ini desa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dana tersebut bisa digunakan untuk perbaikan jalan, bisa untuk apa saja guna menunjang pembangunan desa. Saya yakin kalau desa maju, maka kota juga akan maju,” tandas Sekjen Gerindra.

Menurut Muzani, Partai Gerindra sudah mengusulkan perlu ada dana hibah dari pusat kepada desa yang mendapat Rp1 miliar untuk setiap desa. “Di Indonesia ada sekitar 80.000 desa. Setiap desa diberi dana pembangunan Rp1 miliar. Namun, usul ini ditolak oleh pemerintah Jokowi dengan alasan karena perlu dana Rp80 triliun,” ungkap Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Muzani menegaskan, kalau desa pembangunannya maju dengan dana setiap desa Rp1 miliar, berarti semua masyarakat desa bisa melakukan pembangunan desa seperti memparbiki jembatan, jalan rusak, irigasi, sekolah dan sebagainya. “Maka orang desa jual hasil taninya tidak repot, menyekolahkan anaknya tidak repot, kalau sakit tidak repot,” bebernya.

Ia pun mengingatkan, desa adalah merupakan ujung tombak negara sehingga harus diprioritaskan. Oleh karena itu, Muzani menyayangkan pemerintah Jokowi tidak merealisasikan janjinya tersebut, karena dengan alasan APBN masih berat.

“Katanya sekarang dana yang dianggarkan pemerintah Rp21 triliun, sehingga tidak mungkin untuk menganggarkan Rp1 miliar per desa. Padahal, ada dana PPIP, PNPM, Dana Desa, dan pos dari penghematan subsidi BBM. Mestinya bisa untuk dana setiap desa Rp1 miliar,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi saat di hadapan para aparat desa dan komunitas pedesaan dalam acara “Kongres Pergerakan Desa” di Hotel Grand Cempaka Jakarta pada Sabtu 6 September 2014 lalu, mengatakan tahun 2015 pemerintah mulai mengucurkan dana Rp1 miliar hingga Rp1,4 miliar untuk setiap desa. Hal ini, tegasnya, merupakan pelaksaan UU Desa yang sudah disahkan tahun lalu.

Jokowi pun mengaku menyambut aliran dana besar ke desa tersebut, sistem dan manajemen di desa harus dipersiapkan. “Kalau tidak disiapkan, justru akan berbahaya bagi masyarakat di desa dan perangkat di desa. Pembangunan di desa tidak bisa hanya lingkup di desa, tapi harus terintegrasi.”

Jokowi ingin masyarakat desa tidak hanya memikirkan uang dan anggaran. Ia pun mencontohkan, ada salah satu desa di Salatiga, Jawa Tengah. Masyarakat desa itu dapat dengan mandiri mengembangkan berbagai sumber daya untuk meningkatkan ekonomi desanya sendiri.

“Masyarakat mandiri tanpa bicara anggaran sangat produktif. Sebab, pupuk buat sendiri, produk cabai, sayur dengan cara modern sehingga harganya lebih tinggi. Panen masuk ke pasar modern,” papar Jokowi. (Asma)

Related posts