Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menilai tuduhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa akan ada intimidasi saat Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah justeru merupakan bagian psywar kepada masyarkat Jakarta yang ingin memiliki gubenur dan wakil gubenur baru untuk Jakarta.
“Kalaupun ada intimidasi pasti yang melakukan dari pihak incumbent di setiap pilkada bukan dari lawan incumbent. Karena lawan incumbent tidak punya struktur di pemerintahan untuk melakukan intimidasi,” ungkap Arief Poyuono dalam pernyataannya yang diterima Obsessionnews.com, Senin (17/4/2017).
Jadi, tegas Arief, warga Jakarta harus berani melawan semua intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan tim incumbent untuk melakukan kekacauan.
Ia menerangkan, pengerahan massa ke TPS oleh masyarakat Jakarta bukan intimidasi sepanjang berjalan tertib, karena pengerahan massa sebagai bagian dari pengawasan di setiap TPS untuk mengantisipasi adanya intimidasi dan kecurangan kecurangan untuk mengagalkan Anies-Sandi menjadi kepala daerah Jakarta yang baru.
“Kan lucu, kok baru kali ini ada Presiden ikut cawe-cawe dan statement akan adanya intimidasi ini jelas sebuah ketidak netralan dari Presiden Joko Widodo dalam pilkada DKI Jakarta, dan menganggap seakan-akan kami akan lakukan intimidasi, justru pernyataan Joko Widodo lah yang bisa memicu intimidasi pada masyarakat,” tandas Arief Poyuono.
“Tidak ada intimidasi dan dijamin pilkada Jakarta pasti akan berjalan lancar dan Damai jika dilakuka tanpa kecurangan dan statemen statemen akan adanya intimidasi dari Joko Widodo. Isu akan adanya intimidasi sebuah bentuk ketakutan pemerintah akan kalahnya Ahok-Djarot,” beber Aktivis yang kini menjadi Waketum Gerindra ini.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengatakan semua warga DKI Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya tanpa ada gangguan maupun intimidasi dari pihak manapun. “Saya mengajak seluruh warga, semua warga yang memiliki hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” kata Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Presiden Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI maupun Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. “Dan semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, intimidasi dari pihak manapun,” tandasnya. (Red)
