Rabu, 24 April 24

Gerindra Dukung Kenaikan UMR 2015 Hingga 30 Persen

Gerindra Dukung Kenaikan UMR 2015 Hingga 30 Persen

Jakarta – Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hingga menjadi kisaran harga Rp8500/liter dan kenaikan harga BBM bersubsidi juga didukung oleh APPINDO, tentu saja kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak pada tingkat biaya hidup yang akan semakin mahal.

“Jelas ini akan membuat ekonomi keluarga buruh akan semakin terperosok ke jurang kemiskinan jika upah buruh tidak ditingkatkan apalagi kompensasi terhadap kenaikan harga bbm bersubsidi selalu tidak jelas,” ungkap Ketua DPP Partai Gerindra  Arief Poyuono melalui pesan BBMkepada Obsession News kepada, Jumat (24/10/2014).

“Jika rencana anggaran subsidi BBM akan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi petani dan nelayan juga belum jelas,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, selama ini  anggaran untuk subsidi harga BBM yang dikurangi atau diicabut tidak pernah  dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan kaum buruh, sehingga setiap kenaikan harga BBM bersubsidi, kaum buruh selalu dirugikan karena pengusaha tidak mu menaikkan upah mereka.

Karena itu, tegas Arief, di akhir tahun 2014 kaum buruh yang sedang memperjuangkan kenaikan UMR hingga 30 persen adalah sangat lumrah dan pantas. “Karena itu Partai Gerindra meminta kepada seluruh anggota legislatifnya mulai dari tingkat kabupaten hingga provinai di seluruh Indonesia untuk mendukung kenaikan  Upah Minimum Buruh hingga diatas 30 persen serta selalu mau menerima delegasi buruh jika  mengadu terkait masalah perburuhan,” tandasnya.

Dengan kenaikan UMR hingga 30 persen, lanjut dia, diharapkan daya beli kaum buruh bisa meningkat sehingga bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi juga. Namun demikian, menurutnya, Partai Gerindra juga menghimbau kaum buruh untuk meningkatkan produktivitasnya juga agar perusahaan memiliki kemampuan  untuk membayar upah minimum buruh yang naik hingg 30 persen.

“Sementara pemerintah diharapkan bisa memberantas praktek-praktek pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum peyebab biaya ekonomi tinggi,”  ungkap Ketua DPP Partai Gerindra. (Ars)

 

Related posts