Selasa, 26 Oktober 21

Gerakan 212 dan Sistem Negara Pancasila

Gerakan 212 dan Sistem Negara Pancasila
* Prihandoyo Kuswanto

Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila

Kita semua mengikuti gerakan Umat Islam di Indonesia reuni yang diadakan tanggal 2 Desember 2017 di Monas begitu menarik umat untuk datang dan membangun kesadaran ,membangun eksistensi berbangsa dan bernegara .

Sejarah tidak bisa dibantah bahwa negeri ini merdeka didirikan oleh umat Islam ,dipertahankan oleh umat Islam bahkan cikal bakal TNI adalah Ulama dan kaum santri yang membangun TNI adalah laskar Hizbulloh ,Hizbulwaton ,dan banyak lagi laskar Islam yang berjuang untuk mendirikan negeri ini tidak terhitung harta nyawa dikorbankan .

Jauh sebelum pergerakan kebangasaan Indonesia dan Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 ,Syarekat Islam sudah bertekat Memerdekakan Indonesia ,gerakan Islam inilah yang gigih memerangi penjajahan .

Mengapa terjadi gerakan Syarekat Islam ?umat islam melakukan kesadaran terhadap keadaan bangsa yang dijajah terjadi ketidak adilan ,mengapa terjadi gerakan 212 ? Jawab nya sama terjadi ketidak adilan dan tersumbat nya aliran pemikiran .

Sejak UUD 1945 diamandemen disadari telah terjadi perubahan sistem bernegara sekaligus menghilangkan tata nilai dan kosep tentang negara berdasar Panca Sila .
Pendiri negeri ini bukan asal -asalan membuat sistem sendiri dalam sidang BPUPKI ,PPKI ,sistem sendiri itu ialah sistem MPR ,

Di sistem inilah bhineeka tunggal ika di terapkan menjadi sebuah sistem ,yaitu model keterwakilan konsep nya seluruh elemen bangsa terwakili bukan karena besar jumlah anggota tetapi lebih mengedepankan konsep gotong royong ,koletivisme,kebersamaan menjadi ruh bhineeka tunggal ika .setiap elemen terwakili duduk di lembaga tertinggi negara ini sehingga seluruh pikiran tertampung dan terwakili .
Jadi tidak ada yang melakukan ekstra parlementer sebab pikiran -pikiran ,komunikasi ,disalurkan didalam MPR .

Sejak Amandemen UUD 1945 ,sistem negara berdasar Panca Sila diubah menjadi sistem keterpilihan ,kalah menang banyak- banyakan suara ,kuat-kuatan dan kaya-kayaan maka yang banyak ,yang kuat,yang kaya yang menguasai media yang super power dia yang berkuasa ,dengan kekuasaan itulah semua di jungkir balikan ,maka jangan heran kalau ada tanah ibu pertiwi 74 % dikuasai segelintir non Pribumi ,semua diswastakan ,bahkan pulau direklamasi dikuasi oleh segelintir orang ,apakah negara ini masih mempunyai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ? Semua di jual pada asing, pelabuhan, jalan tol ,bandara , apa rakyat setuju ? Rakyat tidak bisa berbicara apa lagi berdaulat ,kalau didalam sistem MPR rakyat merumuskan politik nya sendiri yang disebut GBHN jadi seluruh pembangunan adalah kehendak rakyat ,atas kedaulatan itulah maka presiden dipilih untuk menjalankan politik rakyat yang disebut GBHN ,dan presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri ,jika melanggar GBHN bisa diturunkan .
212 adalah ekspresi kerusakan sistem ketatanegaraan ,kerusakan sistem berbangsa dan bernegara ,dan lebih jelas lagi kerusakan sistem negara berdasar Panca Sila ,212 adalah oto kritik terhadap sistem negara yang tidak berdasar Panca Sila ,jadi para pejabat yang reaksioner terhadap 212 sesungguh nya tidak paham apa itu negara berdasar Panca Sila .

Oleh sebab itu butuhkesadaran bersama bahwa negeri ini sudah melenceng daricita -cita negara yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 Asli. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.