Jumat, 29 Oktober 21

Gawat, Negara Nombok USD 1,04 Miliar Kepada KKKS

Gawat, Negara Nombok USD 1,04 Miliar Kepada KKKS
* Pengamat energi Yusri Usman.

Jakarta, Obsessionnews – Kegaduhan terkait revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) termasuk Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang sedang digodok Komisi VII DPR RI, terus mendapat sorotan.

Sejumlah tokoh peduli kedaulatan energi nasional seperti Ugan Sugandar, mengumpulkan segenap komponen masyarakat peduli kedaulatan energi yang terdiri dari kelompok mahasiwa, dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia bersama para Ulama, aktivis dan penggiat serta para pengamat energi di Dermaga Cafe, tepi Sungai Musi,  Palembang, pada 12 Maret 2016 lalu. Tujuannya, berdiskusi dan menyamakan persepsi bagi kepentingan anak negeri dengan mengeluarkan suatu petisi “Kedaulatan Energi Bangsa dan Negara adalah harga mati”.

“Harus secara jihad diperjuangkan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen anak bangsa khususnya yang berada di pemerintah, DPR RI, penegak hukum, mahasiswa, pekerja, penggiat dan aktivis yang peduli masa depan bangsa,” kata pengamat energi Yusri Usman kepada Obsessionnews.com, Senin (14/3).

Ada sekitar 900 orang dari berbagai kelompok masyarakat yang hadir dalam sarasehan tersebut. Poin penting yang dibahas, semua komponen masyarakat itu ingin revisi UU Migas ditujukan bagi kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

“Bahwa negara harus berdaulat, penguasaannya oleh negara dan perusahaan negaralah diberikan hak prioritas utama dalam pengelolaan energi di negara kita karena sejarah telah membuktikan bahwa produk UU Migas No. 22/2001  yang proses dibuatnya diprakasai waktu itu oleh Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto, dan fakta ini dapat ditemukan pada ‘archie’ di kantor Kedubes Amerika Jakarta,” jelas Yusri.

Pada 29 Agustus 2008, menurut Yusri, Kedubes AS telah mengeluarkan pernyataaan bahwa keterlibatan USAID terhadap apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi yang menjadi produk UU Migas No. 22/2001, diawali permintaan Kuntoro ke USAID untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mereview draft UU Migas saat itu.

Dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam perjanjian “Strategic Obyective Grant Agreement” (SOGA), Kedubes AS mengakui bahwa upaya meloloskan UU Migas tidaklah mudah dalam proses pembahasannya antara Pemerintah dengan Parlemen di DPR. Sedangkan bantuan dana sebesar USD 20 juta saat itu, patut diduga digunakan sebagai pelicin di DPR demi memuluskan konsep Undang Undang Migas nomor 22 thn 2001 yang sangat liberal.

“Dan mengkerdilkan fungsi perusahaan negara yaitu Pertamina,” kata Yusri.

Faktanya, sejak diberlakukan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, ternyata lifting migas turun drastis dari awalnya sempat mencapai 1,6 juta BOPD, dan kini tidak mampu mencapai liftingnya 800,000 BOPD.

Informasi yang dirilis terakhir oleh kepala SKK Migas pada 5 Januari 2016, menyebutkan, dalam realisasi anggarannya untuk tahun 2015 sudah membayar semuanya  cost recovery untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar USD 13,9 miliar dan hanya mendapat revenue berupa Penerimaan Negara Bukan  Pajak sebesar USD 12,86 miliar.

Akibatnya, negara menombok biaya sebesar USD 1,04 miliar kepada KKKS. Menurut Yusri Usman, kalau sudah begini untuk apalagi dipertahankan lembaga SKK Migas sebab keberadaannya bukan membantu negara, namun malah menjadi beban. (Aprilia R)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.