Semarang, Obsessionnews – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuai tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia menegaskan akan terus mempertahan sistem transparansi dan akuntabilitas saat menyelenggarakan laporan keuangan.
“Kalau kita pertahankan sistem ini, terus SDM kita tingkatkan, maka ke depan akan lebih baik lagi. Sekarang tinggal mencari saja dari rekomendasi BPK untuk memperbaiki,” ujar Ganjar di Semarang, Kamis (9/6/2016).
Akan tetapi beberapa kelemahan masih tertinggal dalam sistem yang didaulat Ganjar sudah mumpuni tersebut. Diantaranya, pengendalian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah DPPAD kurang memadai membuat realisasi belanja insentif pemungutan pajak PBBKB dan BBNKB tidak tertib.
Disamping itu, database belum sepenbisa digunakan untuk menyajikan piutang PKB sehingga mengurangi akurasi potensi pendapatan. BPK juga menyoroti tidak tertibnya kepatuhan atas aturan pengelolaan keuangan daerah. Dimana realisasi Belanja Sewa pada Dinas Pemuda dan Olahraga belum sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.
Hal tersebut membuat pengeluaran jadi membludak. Disisi lain, tanggung jawab hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh KONI dianggap tidak memadai. Realisasi belanja hibah menjadi tidak transparan serta tidak diyakini efisiensi dan efektivitas penggunaannya.
“Sebelum LHP turun, saya teriak dulu soal KONI. Dan betul menjadi temuan. Ini contoh saja,” tegas Ganjar menanggapi laporan tersebut.
Ia pun tetap bersikukuh jika sistem yang transparan dan akuntabilitas sudah maju pesat. “Sebenarnya Kabupaten atau Kota yang memperoleh WTP tahun kemarin ada 11. Sekarang berjumlah 21. Ini prestasi luar biasa. Kalau ada yang meminta transparan atau akuntabel, sekarang jauh transparan dan akuntabel,” tandasnya. (Yusuf IH)
