Minggu, 5 Februari 23

Gandeng Jamkrindo, Bank BTN Optimalkan Pengelolaan Aset Bermasalah

Gandeng Jamkrindo,  Bank BTN Optimalkan  Pengelolaan Aset Bermasalah
* Direktur Utama Bank BTN Maryono (kiri) dan Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar.

Jakarta, Obsessionnews.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tentang Optimalisasi Penyelesaian Hak Subrograsi Penjamin atas Perjanjian Kerjasama Penjaminan KPR Sejahtera di Menara Bank BTN, Jakarta, Selasa (23/5/2017).  MoU tersebut menjadi dasar bagi Bank BTN untuk mempercepat penyelesaian perolehan hak subrograsi. Adapun subrograsi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang telah membayar kewajiban debitur kepada kreditur.

MoU tersebut  ditandatangani oleh Direktur Utama (Dirut) Bank BTN Maryono, dan Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar. “Adapun ruang lingkup dari kerja sama ini adalah penunjukan mitra kerja untuk mengelola aset bermasalah agar lebih efisien,” kata Maryono.

Dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan aset tersebut, Bank BTN bisa lebih efisien dan perolehan hak subrogasi untuk Jamkrindo dapat diproses dengan baik.

“Bagi Jamkrindo dengan optimalnya penyelesaian perolehan hak subrogasi, maka penerimaan pembayaran pengembalian klaim asuransi yang telah Jamkrindo bayarkan kepada debitur KPR Sejahtera meningkat,” kata Diding.

Tindak lanjut dari MoU tersebut adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menentukan mitra kerja, yang ditunjuk Bank BTN. Mitra kerja yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki pengalaman untuk mengelola  aset kredit bermasalah dari Bank BTN.

Pembentukan Perusahaan Pengelolaan Aset

Selain penandatanganan MOU terkait optimalisasi penyelesaian hak subrograsi Penjamin atas PKS Penjaminan KPR Sejahtera dengan Perum Jamkrindo, dalam waktu yang sama juga diadakan penandatanganan MoU antara PT Jamkrindo Syariah  dengan Dana Pensiun BTN dan Yayasan Kesejahteraan Pensiun BTN.  MoU yang ditandatangani oleh Ketua YKP BTN Viator Simbolon, Direktur Dapen BTN Saut Pardede, dan Direktur Utama PT Jamkrindo Syariah Kadar Wisnuwarman tersebut merupakan kesepakatan untuk mendirikan anak perusahaan.

PT Jamkrindo Syariah bersama dua perusahaan yang terelasi dengan Bank BTN tersebut menginisiasi pendirian perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset ataupun penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset. Perusahaan tersebut kelak mengelola piutang dan agunan dari  kreditur atau perusahaan penjamin lainnya. Adapun target pendirian perusahaan pengelolaan aset akan diusahakan pada bulan Juni 2017.

Bank BTN berharap pembentukan perusahaan pengelolaan aset dapat membantu Bank BTN menekan angka rasio kredit bermasalah sesuai target,“ kata Maryono.  Kelak sebagian aset bermasalah Bank BTN akan dikelola perusahaan tersebut sehingga manajemen risiko kredit bermasalah lebih baik.

Tahun ini Bank BTN menargetkan rasio  kredit bermasalah (non-performing rasio/NPL) gross di bawah 2,5%.  Per April 2017, NPL gross Bank BTN tercatat diangka 3,4%. Untuk menekan NPL, Bank BTN melakukan serangkaian strategi, di antaranya optimalisasi pembendungan kolektibilitas dana pihak ketiga (DPK), penguatan assessment risiko pada analisa kredit komersial, restrukturisasi kredit, penguatan collection, kerjasama debt collector & angsuran via EDC, dan optimalisasi pengelolaan serta penyelesaian/penjualan aset bermasalah.

Tentang Bank BTN

Bank BTN merupakan perusahaan yang telah hadir di Indonesia sejak 1897 dengan nama Postspaarbank. Pada 9 Februari 1950, bank ini berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Bank BTN. Kemudian, pada 1974, Bank BTN pun ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah.

Per kuartal I tahun 2017, Bank BTN membukukan  perolehan laba bersih senilai Rp594 miliar atau meningkat 21,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Sementara itu, penyaluran kredit  pada periode yang sama tumbuh 18,71% yoy menjadi Rp169,69 triliun. Hingga Maret 2017, dana pihak ketiga (DPK) pun tumbuh 20,02% yoy menjadi Rp157,42 triliun. (Iwan Lubis)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.