Rabu, 12 Agustus 20

Gairah Politik Tak Terarah, BG Tidak Dilantik

Gairah Politik Tak Terarah, BG Tidak Dilantik

Jakarta – Sejarah baru terjadi kalau ada Pelaksana tugas (plt) di tubuh Kapolri. Komjen Pol Budi Gunawan (BG) calon tunggal Kapolri yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi ditunda pelantikannya menjadi Kapolri meski Kepala Kemdiklat Polri itu telah mendapat persetujuan paripurna DPR RI. BG dijadikan tersangka KPK terkait gratifikasi dan rekening gendut, akhirnya Presiden menngangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

“Ini baru pertama dalam sejarah yang terjadi di Polri ada Pelaksana tugas, lagian Badrodin itu Pelaksana tugas Sutarman atau Budi Gunawan? Padahal kan Sutarman sudah diberhentikan sedangkan Budi Gunawan belum dilantik, maka ini juga membingungkan. Sesungguhnya Badrodin ini Pelaksana tugas siapa?” ungkap mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

“Sejak ada UU Nomor 2 Tahun 2002 istilah Plt itu ada di pasal 11, dengan harapan polisi tidak diobok-obok, dan menjaga integritas Polri,” tandas Oegroseno dalam diskusi  bertema “Bedah Kepetingan Politik, Kriminalisasi dan Diskriminalisasi Hukum di Balik Tameng Pemberatasan Korupsi oleh KPK” yang digelar Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Ia juga mengaku tidak tahu secara logis apa yang menjadi alasan Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri serta dipesiun-dinikan, padahal Sutarman masih memiliki waktu masa jabatan Kapolri sampai Oktober 2015. “Sampai saat ini saya dan teman-teman belum tahu apa penyebab Sutarman dicopot dari jabatannya. Sekarang saya masih dalam pendalaman, kalau saya tahu saya akan kabarkan pada teman-teman semua,” ungkap Oegroseno kepada wartawan.

Mantan Kapolri era Presiden Gus Dur, Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, mengungkapkan memang persoalan ini bukan persoalan ringan, di tengah-tengah menghadapi persaiangan global MEA 2015 malah Indonesia disibukkan berbagai fenomena gesekan politik yang begitu dasyat. Ia pun menyesalkan kondisi politik ini seakan tidak terarah yang megakibatkan konflik di berbagai pihak muncul tanpa mementingkan kepentingan bangsa ke depan.

“Saya melihat ini bukan masalah ringan tapi masalah bangsa atau disebut masalah politik, sedangkan upaya politik itu nyaris terlihat melalui etika. Pejabat negara mestinya bertindak baik sebagai individu dan orang banyak. Gairah politik tidak terarah sehingga pemberantasan korupsi itu kita salah arah,” tegas Chaerudin.

Ia lantas membandingkan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam tiga generasi dari Taufiequrachman Ruki, Antasari Azhar, dan Abraham Samad yang memegang pimpian KPK. “Di bawah pimpinan Abraham Samad ini pemberatasan korupsi terkesan lebih jauh bermain dalam ranah politik,” ungkap Kapolri era Presiden Gus Dur.

Sementara itu, advokat senior Dr Maqdir Ismail SH MH menggangap penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK dan pemberhentian Kapolri Sutarman oleh Presiden sekarang ini adalah merupakan suatu kejanggalan. “Saya tidak tahu persoalannya apa, sehingga KPK menangkap BG namun ini terlihat seperti ada keganjalan,” papar Kuasa Hukum Mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini.

Ia pun menyikapi bahwa pada 12 Januarui 2015 BG dilaporkan ke KPK dan pada 13 Januari langsung ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, berdasarkan ketentuan KUHAP penyidik itu mencari bukti untuk menetapkan status tersangka. “Tapi sekarang malah terbalik, ditetapkan dulu sebagai tersangka kemudian dicari kasus pelanggarannya,” jelas dia.

Diterangkan pula, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2003 pasal 40 penetapan seseorang sebagai tersangka harus disertai syarat dua alat bukti. “Kalau hanya selang waktu dua hari, apa yang menjadi bukti dasar menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, dan saya tidak tahu kalau BG itu dijadikan tersangka karena persoalan politik. Pada hari yang sama juga keluarga BG dilarang berpergian ke luar negeri, apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilarang keluar negeri?” tanya Maqdir.

Selanjutnya, ia juga menilai secara posisi praktek hukum berdasarkan sikap yang diambil KPK dalam menetapkan BG sebagai tersangka adalah salah kaprah. “Saya melihat dari sisi praktek hukum ada sesuatu yang tidak biasa dan saya pikir kasus BG ini bukan proses tertangkap tangan,” tuturnya.

Kecemburuan KPK, lanjut dia, tidak akan mengambil perkara yang tidak ada nilai beritanya. “Dan saya khawatir perkara BG nilai berita itu lebih penting daripada pada pokok persoalannya,” ujar Maqdir sembari menilai, ada penyalahgunaan kewenagan terjadi sehingga dijadikan ajang politik balas dendam. “Politik sekarang ini adalah pokitik balas dendam, dimana mau memiskinkan orang. Kita setuju pemberantasan korupsi tapi bukan seperti sekarang ini,” tegasnya. (Asma)

Related posts