Sabtu, 19 Oktober 19

Gabung BPIP, Mahfud MD Merasakan Pendapatannya Menurun

Gabung BPIP, Mahfud MD Merasakan Pendapatannya Menurun
* Mahfud MD. (Foto: dokumentasi pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang masuk sebagai anggota Badan Penerapan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, menjadi anggota BPIP adalah tugas negara yang tidak bisa dijadikan alasan atau tempat untuk mencari uang. Sebab bergabung di tempat ini, Mahfud justru merasa pendapatannya menurun.

Hal itu disampaikan dalam acara Bincang seru Mahfud MD bertajuk Inspirasi, Kreasi, dan Pancasila di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (12/7). Ia mengatakan, menjadi anggota BPIP pendapatanya jauh lebih kecil dibandingkan menjadi seorang konsultan publik. Bahkan gajinya sebagai guru besar dikembalikan kepada negara.

“Saya ini guru besar, dapat gaji sebagai guru besar tuh tunjangan guru besar Rp 30 juta tunjangan kehormatan Rp 9 juta, karena saya BPIP itu dikembalikan ke negara, jadi gaji saya malah turun dari guru besar,” ujar Mahfud.

Menurutnya sejak bergabung ke BPIP, ia tak lagi menerima upah dan tunjangan sebagai guru besar. Pemasukannya kata Mahfud saat ini tergolong kecil, hanya sebesar Rp 63 juta yang hanya berasal dari BPIP. Dia pun rela tak menjadi konsultan tertentu yang gajinya lebih menggiurkan.

“Dan harus berhenti jadi konsultan-konsultan yang bayarnya lebih dari Rp 100 juta dan saya tidak harus ngantor, orang logonya pasang di sini jadi advisor, oh saya enggak bisa ngantor nanti, bapak namanya kami cantumkan gini gaji Rp 150 juta tiap bulan hanya cantumkan nama. Saya harus berhenti dari itu,” terang Mahfud.

Mahfud menjelaskan, dirinya masuknya ke BPIP bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Dia juga mengaku tak pernah menggunakan fasilitas yang diberikan negara sebagai anggota BPIP. Sering kali kata Mahfud, orang berfikir menjadi anggota BPIP mendapat fasilitas mewah dan gaji besar.

“Jadi saudara jangan berpikir berpikir saya masuk kesitu gajinya besar, enggak, mana saya gunakan fasilitas, saya berhak dapat rumah disitu, enggak saya ambil, saya dapat mobil enggak saya ambil, anda tanya kesana ke kementerian keuangan, tanya ke BPK, kan sekarang jaman keterbukaan,” pungkasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.