Jakarta, Obsessionnews.com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menilai, dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di bidang Ketenagakerjaan terkait kesejahteraan Buruh serta pengusaha merasa kerasan dan nyaman untuk terus mau berusaha di Indonesia dan berinvestasi di Indonesia ternyata Prestasinya Nol gede
“Yang sangat disayangkan sepertinya Menteri Tenaga Kerja tidak pernah mendengarkan dan tak peduli keresahaan kaum pekerja dan pengusaha yang setiap tahun selalu berhadap-hadapan terkait besaran upah minimum Buruh,” ungkap Ketua Umum FSP Bumn Bersatu, Arief Poyuono, Rabu (19/10/2016).
Dari sisi Pekerja, jelas Arief, mendesak adanya kenaikan upah Pekerja yang signifikan dengan keadaan ekonomi serta beban biaya hidup yang semakin mengerus pendapatan buruh hingga pendapatan buruh tidak ada yang dapat disisihkan untuk tabungan. “Yang ada justru Buruh setiap bulan harus gali lubang tutup lubang, sehingga wajar saja kalau hampir 90.4 persen para Buruh terjebak oleh hutang kepada BPR atau rentenir dengan bunga yang tinggi,” bebernya.
Sementara akibat adanya protes Buruh terhadap perusahaan untuk menaikan upah buruh, lanjutnya, selalu jadi ketidaknyamanan pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya di Indonesia. “Sebab, secara jujur bahwa dengan tidak adanya langkah langkah strategis dan kebijakan dari sisi ketenagakerjaan dan kepedulian Menteri Tenaga Kerja yang bisa menjadikan Buruh mendapatkan haknya secara layak dan pengusaha bisa membayarkan hak Buruh tanpa harus melakukan PHK dan Buruh turun ke Jalan,” paparnya.
Seharusnya, tutur Arief, terkait Racun Ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu pratek Pungli , sangat disayangkan justru inisiatif untuk memberantas praktik-praktik pungli yang telah menjadi salah satu faktor yang menjadi musuh bersama Buruh dan Pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan Buruh dan mengurangi biaya Ekonomi tinggi ini datang dari inisiatif Presiden Joko Widodo. “Dan mengharuskan Pak Joko Widodo turun tangan bersama Polri untuk melakukan tindakan awal pemberantasan Pungli,” tambahnya.
“Nah, tindakan Joko Widodo melakukan pemberantasan pungli sepatutnya dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja bersama Polri, sebab sangat naif sekali kalau praktik-praktik pungli yang sudah kronis di dunia usaha dan dunia kerja Menteri Tenaga kerja tidak tahu bagaimana untuk mengatasi dan melakukan laporan ke pada Presiden setiap rapat cabinet,” jelas Arief.
Ia pun menilai, sangat tidak bermutu seorang Menteri Tenaga Kerja tidak tahu bahwa selama ini yang menyuarakan pemberantasan Pungli itu adalah Serikat Buruh dan APPINDO. “Kan Lucu juga pak Joko Widodo menurut pengakuan Beliau melakukan tindakan turun langsung memberantas Pungli karena banyaknya laporan dari masyarakat di account media sosial Twitter dan Facebook milik pak Joko Widodo. Nah lalu apa kerjanya Menteri Tenaga Kerja yang seharusnya lebih banyak tahu tentang praktik pungli yang sudah merusak perekonomian nasional,” terangnya.
Karena itu, tegas Arief, FSP BUMN Bersatu mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap para anggota kabinet terutama Menteri Tenaga Kerja yang kinerjanya tidak punya efek untuk dunia Ketenagakerjaan dan kenyamanan usaha bagi dunai usaha.
Caranya, menurut Arief, yaitu Presiden Joko Widodo dalam dua tahun pemerintahan segera melakukan kocok ulang para menterinya yang buruk kinerjanya seperti Menteri Tenaga Kerja yang kinerjanya Nol Gede dan tidak punya sama sekali sense of anti Bribery dalam masalah pemberantasan Pungli di Indonesia.
“Kemana aja tuh Menterinya Pak Joko Widodo pada tidak punya sense of crisis terhadap maraknya Pungli yang menjadi musuh bersama buruh dan pengusaha sampai Pak Joko Widodo turun gunung memberantas pungli bersama Kapolri, dan sesuai pengakuan pak Joko Widodo yang bertindak berantas pungli karena laporan masyarakat di akun medsos beliau. Ini kan keterlaluan hingga Pak Joko Widodo dalam memimpin itu terlihat one man show,” pungkasnya.
“Nah, saran saya Pak Joko Widodo dalam mengurus negara jangan kayak seperti masih menjadi pengusaha Mebel dong mulai dari pesan bahan Mebel hingga pembuatan dilakukan oleh Pak Joko Widodo, walau usaha Mebel itu sukses menembus pasar internasional. Nah pacu dong Pak Joko Widodo para Menterinya agar mau kerja dan punya inisiatif .untuk mempermudah kerja Pak Joko Widodo,” tandas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu. (Red)
.
