Senin, 25 Oktober 21

FSP Desak Jokowi Pecat Dirut Pelindo II yang Biarkan Dwelling Time

FSP Desak Jokowi Pecat Dirut Pelindo II yang Biarkan Dwelling Time

Jakarta, Obsessionnews – Dwelling time adalah waktu yang digunakan untuk melakukan unloading cargo/barang yang disimpan di petikemas atau kontainer dari kapal pengangkut cargo/cargo vessel hingga dikeluarkan dari pelabuhan menuju tempat tujuan pemilik barang.

Jurubicara Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, menegaskan proses keluarnya cargo atau container dari pelabuhan  sebenarnya melewati beberapa clearance document, untuk bisa sampai ke pemilik barang atau cargo yang lebih dikenal kebanyakan di dunia pelayaran atau penerbangan disebut CQ atau Custom (kepabeam) dan Quarantine (karantina). Jika crew kapal cargo atau pesawat udara keluar dari pelabuhan atau bandara maka bertambah menjadi CIQ (Custom Immigration, Quarantine) untuk clearance crewnya.

“Karena selama proses dwelling time itu umumnya  berhubungan dengan CQ maka kementerian yang berhubungan adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai karena menyangkut penerimaan negara dari tarif impor jenis barang, hewan, tumbuhan, makanan, minuman dan obat-obatan  yang diimpor,” tandasnya, Senin (10/8/2015).

Ia pun menjelaskan, Quarantine dalam hal ini yang berhubungan adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan dan BPOM,  jika muatan cargonya berupa tumbuh-tumbuhan, hewan hidup atau daging hewan. Makanan, minuman, obat-obatan yang berhubungan dengan proteksi terhadap serangan penyakit, epidemic menular terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup yang ada di negara tujuan cargo tersebut.

Dalam perkembangan ekonomi global dan kepentingan untuk melindungi kepentingan ekonomi, lanjutnya, maka bertambahlah clearance document dan cargo dalam proses dwelling time yaitu mengenal jenis barang yang diimport harus mendapatkan ijin impor dari Kementerian Perdagangan dan Industri.

“Biasanya banyak oknum oknum Bea Cukai, Balai Quarantine, Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kemendagri dan Industri yang banyak meminta pungli untuk memasukan barang-barang impor,” ungkap Tri Sasono.

“Dan sebenarnya pratek pratek penyelundupan/smuggling melalui pelabuhan international seperti di pelabuhan juga terjadi setiap hari dengan cara para importir nakal tersebut menyuap oknum-oknum Bea Cukai, Balai Quarantine, Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan dan Industri serta oknum Kepolisian,” tambahnya.

Menurut Tri, teori kebalikan terjadi sebenarnya dalam keterlambatan dan kecepatan dalam proses dwelling time di Pelabuhan. Sebab, jika ada gratifikasi atau pungli atau uang pelicin  harusnya proses dwelling time lebih cepat,” tandas Kepala Humas FSP BUMN Bersatu.

Sedangkan saat ini, jelas dia, proses dwelling time di Tanjung Priuk yang tadinya pada tahun 2010 hanya 5 hari dan dari tahun ke tahun justru proses dwelling time hingga mencapai 7,83 hari. Artinya, bisa dianggap seluruh kementerian terkait melakukan clearance sesuai prosedur misalnya dengan melakukan pengecekan dokumen impor terhadap barang didalam container atau y ang di impor dilakukan tidak dengan cara random tapi dicek satu persatu apakah sesuai atau tidak antara barang dan dokumen impornya.

Adapun modus pungli suap di proses dwelling time, menurutnya adalah berikut:

1. Mempersulit barang keluar dari pelabuhan walaupun semua dokumen impor sudah lengkap dan sudah sesuai dengan tarif yang dikenakan terhadap barang yang diperbolehkan di impor. Dan biasanya pemilik barang karena tidak ingin barangnya rusak atau hilang atau ingin terlambat digunakannya maka importir atau pemilik barang membayar pungli.

2. Melakukan penyuapan terhadap kementerian terkait  saat dwelling time dalam  proses clearance  dan ditambah oknum Polisi oleh Para Importir yang melakukan penyelundupan barang barang melalui Pelabuhan Tanjung Priuk

3. Modus korupsi saat dwelling time adalah penerapan bea atau tarif tidak sesuai dengan tarif yang harus dikenakan terhadap barang yang diimpor baik dari jumlah barangnya ataupun jenis barangnya .

4. Penyuapan juga terjadi di semua kementerian yang terkait dengan proses import dengan mengeluarkan ijin import yang tidak sesuai dengan barang yang diijinkan diimpor.

Oleh karena itu, tegas Tri, FSP BUMN Bersatu bangga dan mendukung penuh Polri untuk membongkar dan memberantas mafia pelabuhan yang meyebabkan meningkatnya dwellinmg time di Pelabuhan Tanjung Priok

“Tingginya dwelling time juga menunjukkan bahwa manejemen Pelindo II sangat semrawut dan terkesan hanya mencari untung saja tanpa mau melakukan laporan ke Presiden Jokowi secara jujur, walaupun dalam proses dwelling time seperti pre clearancutome, clearance custom adalah bukan bagian kerja dari Pelindo selaku pengelola pelabuhan, tetapi dengan terbukanya aib yang memebuat Presiden Jokowi marah dan kecewa ketika berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok yang ternyata proses yang memacetkan atau menjadikan hambatan tumbuhnya ekonomi adalah dwelling time yang mecapai 7,83 hari dan itu tidak pernah dilaporkan oleh Dirut Pelindo II kepada Kementerian terkait, apalagi pada Jokowi selaku presiden yang sangat peduli dengan sistim logistik yang efisien,” paparnya.

Karena itu, menurut Tri, FSP BUMN Bersatu mengusulkan agar Presiden Jokowi segera memecat Dirut Pelindo II yang terkesan membiarkan terjadinya proses dwelling time  yang lama dan tidak efektif hingga sering mengakibatkan kongesti di Pelabuhan Tanjung Priuk. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.