A.Rapiudin
Jakarta- Sejak tahun ajaran 2002/2003, Ujian Nasional (UN) mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Penyebabnya, karena UN malah menimbulkan beragam masalah dari sisi pedadogis, aturan,dan ekonomi.
Hal itu diungkapkan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti dalam diskusi tentang UN di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (18/4).
“ Setiap tahun UN selalu diiringi oleh masalah kebocoran dan pungutan liar. Tahun ini malah lebih parah lagi, percetakan dan distribusi juga bermasalah sampai mengakibatkan penundaan dan kekacauan dimana-mana. Bahkan, UN 2013 tidak dilaksanakan serentak,” ujarnya.
Menurut Retno, UN kali ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga TNI hingga mengerahkan pesawat militer, Fokker, boeing. “ Ini sungguh tragedi yang ada hanya di Indonesia. Anak-anak bahkan dihantui bayangan ketakutan dna stres yang berkepanjangan akibat penundaan UN,” lanjutnya.
Retno menambahkan, pihaknya membukan posko pengaduan UN di berbagai daerah. Hasil yang masuk UN 2013 berasal dari 12 provinsi dan 35 kabupaten/kota. Selain DKI Jakarta, provinsi lainnya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan NTT.
Masalah yang dilaporkan antara lain, keterlambatan soal tiba di lokasi antara 1-5 jam yang terjadi di Riau, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kondisi ini membuat siswa lelah menunggu dan saat mengerjakan soal daya konsentrasinya menurun.
“Banyak siswa yang stress. Bahkan, para pengawas ruangan dari sekolah lain juga tampak stress dan kelelahan,” terang Retno.
Masalah lain, lanjutnya, adalah kekurangan soal yang terjadi di Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Berikutnya, di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Kecamatan Bosar Maligas, Sumut, pada beberapa sekolah sampulnya soal bahasa Indonesia, tapi di dalamnya bahasa Inggris.
