Jakarta, obsessionnews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI berkomitmen memperjuangkan biaya haji yang terjangkau dan rasional bagi calon jemaah.
Baca juga:
Kapolri Didampingi Forkopimda Jatim Mengecek Isoter di Hotel Asrama Haji Surabaya
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022 Diusulkan Rp45juta, Ini Penjelasan Menteri Yaqut
Hal tersebut disampaikan politisi PKS dan anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf merespons kenaikan biaya haji tahun 2022M/1443H yang mencapai Rp45 Juta., sebagaimana dikutip dari website resmi Fraksi PKS DPR, Minggu (20/2/2022).
Bukhori juga menjelaskan nominal Rp45 Juta tersebut merupakan usulan pemerintah terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
“Sejauh ini angka tersebut baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja DPR. Fraksi PKS di Komisi VIII DPR tentunya berharap agar biaya haji pada tahun ini, jika jadi dilaksanakan, dapat lebih rasional dan terjangkau oleh masyarakat,” ujar Bukhori.
Ketua DPP PKS ini menerangkan, Komisi VIII DPR akan kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan biaya haji tahun 2022M/1443H dalam agenda rapat kerja dengan Kementerian Agama dalam waktu dekat.
“Terlebih Kementerian Agama juga belum menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR, dan baru sebatas usulan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang telah dipaparkan,” kata Bukhori.
Atas dasar itu, lanjutnya, pihaknya meminta supaya Kementerian Agama segera menyampaikan usulan BPIH karena merupakan instrumen penting dan basis dalam menemukan angka Bipih.
“Saat pembahasan dengan Menteri Agama kita akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Pasalnya, perlu diakui bahwa kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji,” ucap Buchori.
Sebagai informasi, biaya haji tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 biaya haji berada pada kisaran Rp31-38 juta, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp44,3 Juta. (red/arh)
