Jumat, 29 Oktober 21

FOTO Aliansi Nasional Reformasi Tolak Pasal Penghinaan Presiden

FOTO Aliansi Nasional Reformasi Tolak Pasal Penghinaan Presiden
* (Ki-Ka) Miko Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Anggara dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Arsil dari Lembaga Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeLP), Erwin Matosmal Umar dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan pemaparan dalam diskusi dan media briefing yang bertema " Menolak Pasal Inkonstitusional dalam R KUHP" di Bakoel Kopi, Jakarta, Kamis (6/8). Aliansi Nasional Reformasi menolak rencana pemerintahan Jokowi untuk menghidupakan kembali beberapa ketentuan dalam pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan 155 KUHP tentang Penghinaan Kepala Negara yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Foto: Edwin B/Obsessionnews
Erwin Matosmal Umar dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) bersama beberapa perwakilan dari organisasi advokat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan pemaparan dalam diskusi dan media briefing yang bertema " Menolak Pasal Inkonstitusional dalam R KUHP" di Bakoel Kopi, Jakarta, Kamis (6/8). Aliansi Nasional Reformasi menolak rencana pemerintahan Jokowi untuk menghidupakan kembali beberapa ketentuan dalam pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan 155 KUHP tentang Penghinaan Kepala Negara yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Foto: Edwin B/Obsessionnews
Erwin Matosmal Umar dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) bersama beberapa perwakilan dari organisasi advokat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan pemaparan dalam diskusi dan media briefing yang bertema ” Menolak Pasal Inkonstitusional dalam R KUHP” di Bakoel Kopi, Jakarta, Kamis (6/8). Aliansi Nasional Reformasi menolak rencana pemerintahan Jokowi untuk menghidupakan kembali beberapa ketentuan dalam pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan 155 KUHP tentang Penghinaan Kepala Negara yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Foto: Edwin B/Obsessionnews

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.