Nusa Dua – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendorong pertemuan International Co-operative Alliance Asia Pacific ke-11 bisa menghasilkan sebuah rekomendasi program strategis koperasi di sektor maritim. Alasannya, sektor itu merupakan medium utama globalisasi yang dapat menghasilkan mutual benefit berupa pembangunan berkelanjutan.
“Sektor maritim tersebut dapat menunjang program koperasi yang menghasilkan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor lain di Asia Pasifik sejak akhir abad 20,” ujar Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid saat berpidato dihadapan 25 negara International Co-operative Alliance Asia Pacific di Bali, Kamis (18/9/2014).
Nurdin mengatakan pemerintah sejumlah negara di Asia Pasifik, seperti Jepang, India, Sri Lanka dan negara-negara ASEAN telah mengembangkan program ekonomi maritim berbasis ekonomi kelautan, ekosistem kelautan dan zona-zona pesisir. “Sehingga tata kelola sektor maritim ini diharapkan dapat menghasilkan kemajuan sosial, ekonomi dan penyehatan lingkungan,” katanya.
Ekonomi maritim dianggap merupakan komponen sangat penting dalam tata ekonomi dunia. Pada tahun 1970, GDP ekonomi kelautan dunia mencapai 1500 miliar dollar AS atau sekitar 15 persen dari total GDP dunia. “Di sisi lain, tahun 2001 PBB menyatakan abad 21 sebagai abad maritim, karena medium utama globalisasi ialah maritim,” tutur Nurdin.
Dia melanjutkan Zona pesisir adalah zona hunian dan tempat bekerja yang cocok bagi manusia. Saat ini 60 persen populasi dunia hidup dalam radius sekitar 1-100 km dari pantai. Zona pesisir khususnya kota-kota pesisir merupakan simpul kawasan ekonomi, budaya dan pengetahuan tentang dunia kontemporer untuk berinteraksi satu sama lain.
“Daerah pesisir adalah simpul dasar pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Maka, koperasi perlu mengelola zona pesisir dan kelautan,” jelas Nurdin.
Zona pesisir katanya juga merupakan zona sangat beresiko akibat pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim. Kondisi ini disertai ketidakpastian ilmiah tentang perubahan iklim dan rapuhnya antisipasi resiko bencana alam El Nino, La Nina dan lainnya.
Oleh karena itu, koperasi di Asia Pasifik perlu mengelola berbagai program di sektor sosial, ekonomi, ekosistem kalautan dan pesisir. Misalnya koperasi-koperasi dapat merespon program-program Trans-Pacific Parnertship (TPP) di sektor sosial-ekonomi-ekosistem kelautan an zona pesisir 21 negara Asia Pasifik.
Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim, di kawasan Asia Tenggara dan memiliki tradisi maritim sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat RI selama ini sangat kuat memiliki kearifan dan tradisi maritim. Sejumlah jalur penting maritim di Asia Pasifik saat ini melintassi zona RI, khususnya Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Maluku dan Selat Malaka.
Sekitar 60 juga lebih penduduk Indonesia juga hidup di zona pesisir. Oleh karena itu Dekopin mengembangkan visi dan misi 2045 yakni koperasi sebagai pilar negara. Menuju hal itu Dekopin menganggap perlu pembentukan karakter SDM koperasi para nelayan khususnya dan penyehatan ekosistem kelautan dan zona-zona pesisir.
“Konsep itu sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Jokowi. Karena melalui pemilu 2014 Jokowi juga mengembangkan visi maritim baik tingkat nasional maupun kawasan,” tutup Nurdin. (Has)
