Senin, 20 September 21

FITRA: DPD Rampok Uang Negara Untuk Bangun Gedung Rp 21 Miliar

FITRA: DPD Rampok Uang Negara Untuk Bangun Gedung Rp 21 Miliar
* Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto

Jakarta, Obsessionnews – Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ingin membangun kantor baru senilai Rp 21 miliar di setiap provinsi di seluruh Indonesia ditolak oleh Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini menilai DPD latah menyikapi rencana pembangunan gedung DPD dan permintaan dana aspirasi daerah pemilihan DPR dengan total Rp 11,2 triliun per tahun.

Sekjen FITRA Yenny Sucipto menyerukan agar pembangunan gedung DPD di daerah dibatalkan, karena pemborosan dan upaya merampok uang negara secara sistematis. Lebih baik DPD memperbaiki kapasitas dan kewenangan dalam hal Legislasi dan Penganggaran APBN.

“Rencana pembangunan Gedung DPD ini tidak transparan. Menurut catatan FITRA, pada 2011 lalu DPD juga sempat merencanakan pembangunan gedung. Saat itu DPD menganggarkan Rp 300 miliar untuk setiap pembangunan gedung. Namun, rencana itu akhirnya batal karena mendapat penolakan keras dari publik. Tiba tiba dibangun saja, padahal tahun 2011 sudah dibatalkan sendiri oleh DPD karena desakan masyarakat,” ujarnya,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Yenny juga melihat angka Rp 21 miliar yang diusulkan DPD masih terlalu tinggi untuk pembangunan gedung. Dia khawatir ada potensi mark up dan penyelewengan proyek. Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi proyek ini.

Dalam catatan FITRA, misalnya untuk membangun gedung di DKI Jakarta, hanya butuh Rp 9 miliar saja sesuai dengan aturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007, tidak sampai Rp 21 miliar. Sehingga potensi mark up pembangunan gedung DPD di daerah mencapai 50 persen atau sekitar Rp 350 miliar.

Yenny mengungkapkan, daripada sibuk mengurus pembangunan gedung baru akan lebih baik jika DPD fokus saja kepada pekerjaan utamanya. DPD masih lemah dalam kinerja dan tidak produktif selama 13 tahun ini. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.