Jakarta, Obsessionnews – Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) Faisal Basri saat berbincang di program PrimeTime MetroTV pada Rabu (20/5/2015), tiba-tiba menyatakan dirinya bertanggungjawab jika Dirut Pertamina saat itu Karen Agustiawan sebenarnya tidak setuju jika Petral dibubarkan. Maka, kata Faisal, Dahlan Iskan menjadi berjalan sendiri dan gagal membubarkan Petral.
Mendengar ucapan Faisal Basir, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat merasa berang mendengar pernyataan ekonom tersebut. Untuk itu, Binsar yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966 menantang Faisal Basri untuk mengungkap siapa mafia migas yang sebenarnya.
“Tolong saja ungkapkan siapa mereka (mafia migas) yang kata dia, nama-namanya sudah ada di kantongnya untuk dibuka,” tantang Binsar dengan geram dalam pernyataan persnya, Kamis (21/5).
Apalagi, lanjutnya, dalam perbincangan tersebut Faisal meminta pihak Pertamina untuk tidak banyak bicara ke ruang publik agar tidak memperkeruh, yang dia sampaikan kepada juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro.
“Ini menyakitkan bagi kami, pensiunan Pertamina, yang dengan susah payah merintis, membangun dan membesarkan Pertamina saat mendengar saran Faisal yang bernada peringatan itu. Memangnya dia itu siapa? Jelas saja perasaan kami terusik,” sesal Binsar.
Menurut Binsar, Faisal sudah memegang kedekatan dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang menunjuknya sebagai Ketua Tim RTKM, dan juga kedekatan dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto yang telah menerima anggota Tim RTKM Daniel Purba sebagai Vice Presiden (VP) ISC Pertamina.
“Maka ketika juru bicara Pertamina terdahulu, Ali Mundakir bicara keras kepada Faisal, kemudian Ali Mundakir diganti oleh Wianda. Ini bukti, Pertamina diobok-obok oleh Faisal,” kata Ketua Umum SPKP.
Awalnya, lanjut Binsar, memang SPKP menyambut baik Faisal Basri ditunjuk memimpin Tim RTKM, dengan harapan mafia migas bisa segera diberantas. Apalagi, semangatnya begitu membara di tengah dia itu tidak paham apa yang terjadi, termasuk kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang punya utang pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebesar US$ 140 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun.
“Tapi Faisal mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan pada Pertamina untuk mengakuisisi TPPI hanya karena alasan adanya perspektif untuk peningkatan produksi RON 92, sementara Pertamina tidak sanggup menutupi utang TPPI ke SKK Migas,” ungkap Binsar yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).
Tapi dalam perkembangannya dari penilaian SPKP, menurut Binsar, rekomendasi RTKM itu basi semua, karena tidak menyelesaikan masalah. “Seperti tidak berani merekomendasikan pembelian BBM dengan pola B to B (business to business) dalam jangka panjang. Itulah sebabnya, SPKP tantang Faisal untuk ungkap siapa saja mafia migas yang dia maksud. Jika tidak berani ungkapkan, Faisal harus bertanggungjawab pada publik atas celotehan mafia migas yang ada di sakunya,” sentil Binsar.
Sebelumnya, pada 21 Mei 2012 Menteri BUMN Dahlan Iskan menulis soal pertemuannya dengan Presiden SBY dengan judul ‘Ribut-ribut Petral dan Prinsip C&C’. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu, diundang juga Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi.
“Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral (Pertamina Energy Trading Limited) langsung dibubarkan. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau. Hanya itu yang ditulis Dahlan Iskan, dan hanya itu juga yang dikatakan oleh Karen,” jelas Binsar.
Begitu pula kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) Faisal Basri kepada wartawan pada Selasa (19/5/2015), yang mengatakan bahwa Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, telah memiliki niat baik untuk mengubah praktik-praktik impor migas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan.
“Salah satu solusinya ialah melikuidasi Petral dengan diiringi penguatan fungsi divisi pengadaan minyak Pertamina, yakni Integrated Supply Chain (ISC), dalam melakukan impor minyak demi memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri,” terangnya pula. (Asma)
