Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse Kriminal lebih kental muatan politisnya dari pada kebutuhan dasar. Ia merasa tetap ada yang janggal.
“Orang jelas ko, Budi Waseso di telpon diminta untuk berhenti oleh pejabat. Berarti kan ada yang mengintervensi Polri,” ujar Fahri di DPR, Selasa (8/9/2015).
Pengakuan Buwas sapaan akrab Budi Waseso yang diminta berhenti, menurut Fahri cukup membuktikan bahwa memang ada yang aneh dari langkah Presiden Joko Widodo mencopot Buwas. Alasan sepak terjang Buwas membuat gaduh ekonomi itu bertentangan dengan keinginan Presiden.
Fahri mengatakan, DPR sebenarnya sudah mengapresiasi kinerja Buwas yang mulai mengembalikan wibawa Polri dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. “Buwas ingin menyejajarkan Polri sama baiknya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.
Misalnya langkah Buwas yang berani mengungkap kasus TPPI yang diduga merugikan negara Rp 2 triliun. Kemudian kasus korupsi di pelabuhan terkait lambannya bongkar muat barang yang diduga melibatkan PT Pelindo II. Jokowi sendiri sebelumnya meminta agar kasus bongkar muat di pelabuhan diusut tuntas.
“Kan Jokowi sendiri yang minta diselesaikan. Sekarang malah diganggu. Kita kan tahu seluruh pelabuhan bermasalah,” jelasnya.
Buwas resmi dicopot dari jabatanya Senin (7/9). Ia diminta untuk menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengantikan Komjen Anang Iskandar. Sementara Anang sendiri diminta mengantikan Buwas sebagai Kepala Bareskrim. (Albar)
