Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf kembali membantah, pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai anggota PKS dilakukan secara tiba-tiba. PKS sudah melakukan berbagai pendekatan persuasif kepada Fahri, sejak 1 September 2015.
Namun, hingga tujuh bulan setelahnya, Fahri sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi komitmen dan kesepakatan antara Fahri dengan petinggi PKS.
Persisnya hingga putusan Majelis Tahkim jatuh pada 11 Maret 2016 dan per 1 April 2016, DPP mengeluarkan SK pemecatan Fahri dari seluruh jenjang keanggotaan.
Dia dilepaskan sebagai kader PKS, anggota DPR dan wakil ketua DPR. Padahal sebut Muzamil Fahri sempat setuju jika dirinya dirotasi dari jabatan wakil ketua DPR.
“Awal mulanya Fahri dirotasi saja. Posisinya sebagai wakil ketua DPR diganti dengan kader lain. Fahri setuju saat itu. Dia minta waktu. Pas datang waktunya, dia membangkang,” katanya, di Kantor DPP PKS, Selasa (21/6/2016).
Alasan DPP PKS melakukan rotasi karena jabatan Fahri tidak digunakan sebagai tempat strategis untuk mencerminkan visi misi kepengurusan PKS yag baru. Fahri lalu dipanggil ke DPP oleh Ketua Majelis Syuro era Salim Segaf Al Jufrie.
Fahri dipanggil khusus dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik yaitu wakil ketua DPR. Salim ingin Fahri menyuarakan visi dan misi kepengurusan baru PKS. Menurutnya, rotasi itu biasa seperti halnya Partai Golkar yang merotasi Setya Novanto.
“Rotasi itu biasa. Setya Novanto saja, biasa saja diganti dengan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR,” kata Al Muzammil.
Meski sering dianggap menyimpang, PKS tetap memberikan apresiasi kepada Fahri karena mendapatkan perolehan suara terbanyak dari 40 Anggota DPR Fraksi PKS yang lolos ke Senayan. Akan tetapi apresiasi, itu dicabut karena pembangkangan Fahri.
“Fahri itu tidak akan lolos ke DPR kalau tidak dibantu dengan suara partai. (Jadi ada simbiosis mutualisme),” ujar dia. (Albar)
