Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wajar jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku prihatin atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono. Sebab kata Fadli, Prabowo tahu mana Munas yang aba-abal mana yang bukan.
“Pernyataan beliau sangat wajar karena Pak Prabowo ketika itu hadir pada saat pembukaan dan penutupan dari Munas Golkar di Bali,” ujarnya di DPR, Jumat (13/3/2015).
Menurut Fadli, saat menghadiri Munas Golkar di Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar, Prabowo tahu siapa para peserta yang hadiri mewakili ketua DPD provinsi atau tingkat kota. Prabowo kata Fadli sangat yakin, mereka yang datang ke Munas bali adalah asli kader Golkar yang punya mandat untuk memilih.
”Dan ini yang seharusnya diteliti oleh pemerintah mana munas yang betul-betul mempunyai legitimasi secara AD/ART partai dan mana yang abal-abal,” terangnya.
Berbeda dengan Munas di Bali, para peserta Munas Golkar di Ancol yang Fadli dengar, mereka banyak yang bukan mewakili pengurus Golkar ditingkat DPD provinsi maupun kota. Bahkan, kata dia dalam Munas tersebut ada peserta yang bukan berasal dari Partai Golkar. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan akan membahayakan demokrasi.
“Kalau ada mandat-mandat yang saya dengar dari luar bukan anggota apa lagi dari partai lain saya kira ini sangat membahayakan ini penyusupan terhadap demokrasi kita,” jelasnya.
Jadi seolah-olah kata dia, Munas Golkar Ancol sudah berlangsung secara prosedural. Namun kenyataannya merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena itu, Fadli juga mengaku heran mengapa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mau mengerahkan kepengurusan Agung Laksono, sementara kubu Aburizal sendiri masih mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
“Kita ingin menegakkan demokrasi kita sesuai dengan aturan hukum, jangan diintervensi dengan kepentingan politik sesaat. Jangka pendek apa lagi politik kekuasaan dan jangan sampai hukum seolah-seolah dijalankan tapi sebenarnya untuk satu kepentingan yang sangat politis,” pungkasnya. (Albar)
