Jumat, 12 Agustus 22

Fadli: Mau Ikut Pilkada, Golkar dan PPP Harus Inkrah Dulu

Fadli: Mau Ikut Pilkada, Golkar dan PPP Harus Inkrah Dulu

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan kembali bagi partai politik yang masih berkonflik harus menunggu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) bila ingin mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dimana masa pendaftaran calon ‎rencananya akan dimulai pada 26-28 Juli mendatang.

Dengan begitu, sambungnya, keputusan PTTUN yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar (PG) kubu Agung Laksono (AL) dan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz sebagai kepengurusan yang sah, tidak bisa menjadi acuan untuk mencalonkan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.

“Proses yang ada saat ini dalam masalah hukum kan belum inkrah. Apalagi salah satu pihak ini ajukan sampai kasasi. Saya kira menunggu sampai keputusan yang punya kekuatan hukum tetap lah,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Namun sepertinya, pernyataan Fadli ini terlihat masih sumir atau belum tegas dan jelas. Pasalnya, meski sudah ada putusan PTTUN, dalam Peraturan Komisi Pemilihan ‎Umum (PKPU) yang sudah disepakati minggu lalu dengan Komisi II, partai yang berkonflik dibolehkan mengikuti Pilkada.

Syaratnya, dua kubu baik Golkar maupun PPP harus mengusung satu calon yang sudah disepakati bersama. Sebab, jika dua kubu memiliki calonnya masing-masing maka KPU tidak bisa menerima calon tersebut sebagai kepala daerah. ‎Mengenai keharusan menunggu inkrach belum disepakati, kerana pada belum ada pembahasan lebih lanjut.

“Karena opsi yang kami pilih adalah opsi kedua, jadi pihak yang bersengketa dan berselisih mengajukan calon yang sama. Bukan pada keputusan pengadilan terakhir karena waktu itu tidak disepakati itu dan juga belum adanya inkrah,” jelasnya.

Meski demikian, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon, menambahkan, keputusan tersebut yang diambil melalui rapat konsultasi akhi pekan lalu bersifat sementara. Dan kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat konsultasi dengan presiden serta para pimpinan parpol. “Jadi memang islah terbatas itu hanya sebatas itu,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.