Jumat, 24 September 21

Evaluasi APBD-P Lambat Berdampak pada Serapan Anggaran

Evaluasi APBD-P Lambat Berdampak pada Serapan Anggaran

Padang, Obsessionnews – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat (Sumbar) hingga akhir tahun, dikhawatirkan tidak akan mencapai target, karena evaluasi APBD P Sumbar 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lambat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius mengatakan, sejak APBD P ditetapkan 8 Oktober, hasil evaluasinya belum rampung. Kondisi itu dinilai akan mempengaruhi berbagai program  yang dirancang sebelumnya untuk pembangunan Sumbar tak punya waktu banyak.

“Pengesahan APBD P dilaksanakan sejak tanggal 8 Oktober lalu. Setelah tiga hari kerja disampaikan ke Kemendagri untuk di evaluasi. Tapi Kemendagri mengggunakan waktu maksimum untuk evaluasi APBD P tersebut, hal itu menyebabkan waktu semakin mendesak untuk pencairan APBD P tersebut ,” sebut Arkadius Dt Intan Bano, Jum’at (6/11).

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), sejak Rabu (4/11) evaluasi dari Kemendagri telah sampai di Pemprov Sumbar. Untuk itu ia meminta Pemprov segera memberikan klarifikasi terhadap evaluasi APBD P tersebut, sebelum nantinya dilakukan penandatanganan bersama pimpinan DPRD Sumbar.

Ia mengungkapkan, lambatnya pengesahan APBD P itu jelas berdampak terhadap program yang akan dilaksanakan Pemprov Sumbar yang telah dirancang hingga akhir tahun 2015. Meskipun telah dilakukan evaluasi, kemudian klarifikasi, dan ditandatangani, lalu dikirimkan kembali ke Kemendagri untuk di evaluasi, dan itu  memakan waktu.

“Semakin lambat evaluasi itu, tentunya kita juga belum bisa bekerja apa-apa. Padahal sebelumnya, kita berharap APBD P ini segera diselesaikan, dengan begitu  serapan anggaran Sumbar juga akan meningkat,” ujar Arkadius.

Lebih lanjut, Arkadius menjelaskan, jika APBD P segera tuntas, maka dalam waktu yang tak cukup dua bulan ini, semuanya dapat memacu kinerja untuk melaksanakan berbagai program pembangunan hingga akhir tahun nanti.

“Beberapa hari terakhir memang banyak kontraktor yang mengeluhkan lambatnya evaluasi oleh Kemendagri itu, karena penandatanganan kontrak kerja mereka tidak bisa dilakukan,” sebutnya lagi.

Untuk diketahui, sebelumnya DPRD Sumbar menyetujui Raperda Perubahan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan jumlah anggaran sebesar Rp4,27 triliun lebih, melalui rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar, Kamis (8/10) lalu.

Proses evaluasi yang dilakukan Kemendagri baru sampai di Sumbar pada Rabu, (4/11). Setelah selesai di evaluasi, diklarifikasi dan dilanjutkan ditandatanganinya. Hasil klarifikasi itu nantinya juga bakal kembali disampaikan ke Kemendagri.

“Sebenarnya, setelah kita klarifikasi dan ditandatangani, APBD P Sumbar 2015 sudah bisa digunakan. Tetapi, untuk menghormati mekanisme, hasil klarifikasi itu disampaikan dulu ke Kemendagri kemudian kita tunggu balasannya. Itu kemungkinan membutuhkan waktu beberapa hari pula,” ujar Arkadius.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar mengatakan untuk APBD P 2015 yang dievaluasi Mendagri tidak ada masalah.

“Untuk itu kami akan menjelaskan bahwa APBD P itu, jawaban eveluasi ini akan dirumbukkan kemudian diteruskan ke Mendagri,” kata Ali Asmar.

Ali Asmar mengatakan, setelah selesai pembahasan di DPRD Sumbar tersebut, maka segera dilakukan penandatangan. Kemungkinan, Senin (9/11) pencairan dana yang bersumber dari APBD P itu telah mulai dapat dicairkan.

“Untuk hasil evaluasi ini nanti cukup saya yang menandatangi. Nanti, Pak Pj Gubernur yang akan menandatangi pencairan dananya, sebab Pj akan kembali ke Sumbar pada Sabtu ini,” kata Ali Asmar (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.