Selasa, 22 September 20

Etika Kepemimpinan Pemerintahan dalam Perspektif Resolusi Konflik

Etika Kepemimpinan Pemerintahan dalam Perspektif Resolusi Konflik

Oleh: Yunidar ZA, Mahasiswa Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 

Fenomena yang terjadi dalam pemerintahan kontemporer adalah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan terkait dengan korupsi, kolusi, suap, pungli, dan nepostime. Praktik tidak baik ini akibat lunturnya nilai-nilai moral, etika, budaya pemimpin pemerintahan dikarenakan banyak factor, terutama faktor kehidupan hedonis, tuntutan keduniawian, tidak pernah merasa cukup pendapatannya dan materialistis kebendaan, sehingga mengabaikan etika dan moral.

Laporan masyarakat kepada lembaga Ombudsman ada sekitar 20 macam bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat. Sehingga laporan masyarakat tersebut menjadi catatan serius untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan masyarakat.

Oleh karenanya suatu keniscayaan untuk mendorong adanya legalitas formal terciptanya Undang–Undang Etika Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar. Aparatur pemerintahan mendapat pedoman dalam menjalankan urusan publik atau sikap, perilaku, dan tindakan yang beretika dalam kepemimpinan pemerintahan, acuan pantas, dan tidak pantas dilakukan oleh pemangku pemimpim pemerintahan. Pelanggaran etika bukan saja hal yang memalukan, tapi harus siap dengan konsekuensi untuk melepaskan jabatan publik dan meminta maaf kepada publik,  atau mendapat reward and  punishment, diberikan penghargaan dan juga di berikan hukuman setimpal.

Seminggu memprihatinkan banyaknya kasus pelanggaran etika moral yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan.  Menurut Prof Dr. Djoehermansyah Djohan, sesuai dengan filsafat timur manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, bersahabat dengan alam dan tidak materialistik. Dalam filsafat timur semua bergantung pada pemimpin. Perilaku pemimpin menjadi acuan. Pemimpin pemerintahan harus bisa melayani rakyat, mengabdikan hidupnya untuk rakyat. Yang salah dihukum dan yang berprestasi diberikan hadiah. Bagaimana nilai-nilai itu muncul  dalam budaya pemerintahan dan bisa masuk dalam dunia praktik ilmu pemerintahan, sehingga memunculkan Undang-Undang Etika (disampaikan dalam perkuliahan tanggal 28 Oktober 2017 di Kampus IPDN, Jl. Ampera Raya, Jakarta).

Perlu dukungan semua pihak untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan amanah dengan adanya UU Etika. Hal ini akan mendorong untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Etika kepemimpinan menjadi permasalahan mendasar yang perlu kita ketahui bersama. Alasannya sangat sederhana. Etika yang dimaksud adalah suatu kebejikan  bersama yang disepakati untuk dipatuhi atau diteladani, sehingga etika ini mencakup untuk semua manusia yang beradab. Untuk pemimpin etika bukan saja dianjurkan namun menjadi kewajiban sesuai dengan tingkat harkat dan martabat kepemimpinan. Demikian halnya dengan etika pemerintahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, bahwa kepemimpinan dalam pemerintahan terikat dengan etika yang menjadi rambu-rambu dalam kepemimpinan.

Pemimpin Beretika sebagai Resolusi Konflik

Berbagai ragam konflik sosial horizontal dalam masyatakat muncul, bahkan juga konflik dengan kekerasan vertikal dengan pemerintah, acap kali menguras tenaga untuk menyelesaikannya. Kita selalu tertinggal dalam pembangunan hanya karena mengurusi berbagai konflik yang seyogyanya tidak perlu terjadi kalau ada kepemimpinan pemerintahan yang kuat, beretika dan menjunjung nilai-nilai moral.

Etika kepemimpinan pemerintahan dalam perspektif resolusi konflik pada dasarnya ingin mengupas perilaku pemimpin pemerintahan yang beretika dapat menjadi resolusi konflik, karena pemimpin sebagai perekat sosial, pemimpin sebagai panutan, pemimpin sebagai manusia yang diangap lebih banyak tahu, sehingga dalam menjalankan kepemimpinan menjadi teladan bagi masyarakat.

Masyakat membutuhkan bimbingan dari pemimpin dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Makanya pemimpim pemerintahan yang beretika dan bermoral tinggi dapat merelai berbagai konflik dengan kekerasan baik konflik hizontal maupun konflik vertikal, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla (mengurai konflik Sara di Ambon dan konflik dengan kekerasan separatis di Aceh sampai ke akar-akar permasalahan. Baca Antara News 8 April 2017). Penyelesaian damai ala Jusuf Kalla berakhir dengan Memorandum of Understanding (MoU) perdamaian  antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kemudian pemerintah dan DPR RI membuat Undang–Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

Kata kuncinya seorang pemimpin pemerintahan mempunyai etika yang bisa menjadikan modal kepercayaan para pihak yang berkonflik adalah seorang panutan dapat mewakili berbagai kepentingan, para pihak bertikai yang sama-sama rugi dan menghentikan anak bangsa yang saling menganiaya dalam konflik dengan kekerasan. Pemimpin pemerintahan yang beretika moral tinggi dapat memberikan rasa damai, bebas dari rasa takut dan lapar. Mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga dan kelompoknya.

Indonesia selain membutuhkan manusia yang beriman dan bertakwa juga membutuhkan struktur dan kultur hukum dalam suatu aturan Undang-undang. Sehingga semua pemimpin pemerintahan juga dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan UU Etika bila terjadi kecurangan dan keburukan etika dapat diberikan ganjaran. Pedoman ini memungkinkan untuk mendorong agar terciptanya pemimpin pemerintahan di masa yang akan datang yang baik, jujur, cerdas dan amanah.

Secara umum pemerintahan atau pemerintah adalah yang memerintah dan yang diperintah, diciptakan pemerintahan untuk mencapai kehidupan bersama dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama baik oleh yang memerintah maupun yang diperintah demi kepentingan umum, sehingga perlunya pengaturan dan aturan agar dapat berjalan dengan baik.

Seorang pemimpin juga harus menjaga wibawa, ucapan, tindakan dan perilaku sehari-hari. Pemberitaan di media masa saban hari terhadap perilaku pemimpin publik yang tidak beretika, seperti korupsi, perilaku yang tidak pantas, dan tidak bermoral menjadi catatan publik dan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap pera pemimnpin publik. Etika pemerintahan suatu keniscayaan dalam membangun kepercayaan publik untuk melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi etika moral yang diatur dalam aturan-aturan. Pemimpin dalam pemerintahan melakukan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan moral etis.

Sebagai makhluk yang berperadaban manusia berbeda dengan mahkluk lain karena kesanggupannya berpikir, yang merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan puncak segala kemulian dan ketinggian di atas makhluk lain, realitas manusia al haqiqah al insaniah  (Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, Jakarta 2000, hal 521-523).

Manusia menjadi mahkluk yang penuh misteri (Prof. I Nyoman Sumaryadi, dalam sosiologi pemerintahan 2002 hal 102). Sebagai makhluk yang berpikir, rasional, beretika dan bermoral tampak jelas pada kenyataan, bahwa semua tindakan manusia teratur dan tidak menginginkan akibat buruk. Ingin selalu berbuat baik, membuat nilai-nilai keteraturan bersama yang akan dipatuhi bersama. Dan bila ada yang melanggar, maka akan adanya hukuman moral yang akan diterima. Kemampuan berpikir merupakan kualitas khusus bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan hidupnya dan berkreativitas dengan akal pikiran dan budinya. Manusia selalu menciptakan sesuatu yang memudahkan hidupnya dan berinteraksi sosial dengan manusia lain.

Untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berpikir secara rasional dari berbagai pikiran, maka terciptalah tatanan dalam kehidupan ilmu pengetahuan, sehingga membantu manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Masyarakat yang telah berbudaya memiliki peraturan-peraturan dan tingkah laku khusus di dalam melakukan segala sesuatu yang hendak mereka lakukan  dan yang akan mereka kerjakan. Mereka akan mencari cara-cara tertentu  dalam membuat penghidupan, termasuk nilai-nilai adat istiadat pergaulan, tindak-tanduk, sehingga tata krama ini seakan-akan merupakan batas-batas yang tidak mereka lampaui.

Betapa besarnya kecerdasan dan kepandaian pemimpin pemerintahan yang bertika moral sebagai panutan dalam masyarakat, akan menjadi menjadi motor penggerak dalam pembangunan, penggerak dalam moral, penggerak dalam bekerja, penggerak dalam pembangunan, penggerak dalam mencapai kesejahteraan bersama. Punya wibawa, kharisma dan berakhlak mulia, jujur dalam bekerja dan menunaikan janji-janji kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan dengan penuh semangat untuk menjadikan visi dan misi terlaksana dengan baik selama memimpin

Tantangan ke Depan Semakin Kompleks

Tantangan dan permasalahan kepemimpinan pemerintahan ke depan semakin rumit dan kompleks. Perlu pemikiran yang strategis dan terarah untuk dapat membuat terobosan, di mana dalam kondisi zaman dan perkembangan teknologi apapun tetaplah berpegang teguh pada etika moral dan budaya. Etika harus dijadikan suatu pegangan formal dalam bentuk perundang-undangan (UU Etika).

Sebagai orang timur saya percaya bahwa nilai-nilai budaya timur manusia harus bersinergi dengan alam dan beretika moral sesama manusia. Dan berperadaban dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.