Minggu, 1 November 20

Etika Kekuasaan: Memenangkan Perjuangan Bersama (Dari PDRI Sampai Penyerahan Kedaulatan)

<span class=Etika Kekuasaan: Memenangkan Perjuangan Bersama (Dari PDRI Sampai Penyerahan Kedaulatan) ">
* Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sjafruddin Prawiranegara. (Foto: bulanbintang.wordpress.com)

Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah

TANGGAL 27 Desember 1949 di Den Haag ditandangani penyerahan kedaulatan de facto dan de jure  Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dari Ratu Belanda Juliana kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia Mohammad Hatta. Di Jakarta, penyerahan itu dilakukan oleh Wakil Tertinggi Ratu Belanda di Hindia-Belanda, A.H.J. Lovink, kepada Wakil Republik Indonesia Sultan Hamengku Buwono IX. Peristiwa bersejarah itu sebagai buah dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menandai berakhirnya perjuangan di meja perundingan dan di medan tempur yang berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini menandai juga berakhirnya kekuasaan panjang Belanda di Bumi Nusantara.

Salah seorang anggota delegasi Indonesia di KMB, Mohamad Roem, menjelaskan bahwa di kemudian hari Presiden Sukarno tidak menyukai istilah “penyerahan kedaulatan”. Bung Karno lebih menyukai istilah “pengakuan kedaulatan”. Bagi Roem, betapapun benarnya pendapat Bung Karno, akan tetapi apabila delegasi Indonesia di KMB bersikeras kepada frasa “pengakuan”, mungkin sekali KMB akan gagal. Dalam perundingan, Belanda bersikukuh pada pendirian bahwa kedaulatan Indonesia masih di tangan mereka, tetapi Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan dan kemudian akan mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

“Siasat delegasi yang dipimpin oleh Hatta antara lain mengalah dalam perkataan, tetapi menang dalam kenyataan,” tulis Roem.

Bagian B dari Persetujuan KMB itu memang berjudul: “Piagam Penyerahan Kedaulatan” yang pada Pasal I berbunyi: “Kerajaan Belanda dengan tidak bersyarat dan dengan tidak dapat dibatalkan lagi menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dan dengan demikian mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.”

Menurut Sjafruddin Prawiranegara, tanggal 27 Desember 1949 sekurang-kurangnya sejajar dengan 17 Agustus 1945.

“Maka kita sesungguhnya sedikit heran, mengapa hari pengakuan oleh Belanda 27 Desember 1949, hampir atau sama sekali tidak diperingati, atau diketahui/dipelajari dalam sejarah Indonesia. Padahal sesungguhnya 27 Desember 1949 itu tidak kurang pentingnya dengan 17 Agustus 1945,” katanya

Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Sekitar setahun sebelum peristiwa bersejarah penyerahan kedaulatan, pada 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Serangan militer di tengah konsentrasi pemerintah RI berunding dengan Belanda merumuskan teknis pelaksanaan Perjanjian Renville, bisa dikatakan sukses besar.

Tentara Belanda berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Belanda juga berhasil menahan dan mengasingkan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah menteri dan pejabat negara seperti Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, dan Mohamad Roem ke Sumatera.

Tafsir dan kesimpulan Belanda atas agresi militer itu hanya satu: riwayat Republik Indonesia tamat!

Tafsir dan kesimpulan Belanda, ternyata keliru. Pada 19 Desember 1949 itu, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sejak pertengahan November berada di Bukittinggi, mendengar Yogya diduduki dan para pemimpin Republik ditawan, bergerak cepat. Di tengah serangan militer Belanda di Bukittinggi, Sjafruddin menemui Komisaris Pemerintah Pusat (sekarang Gubernur)
untuk Sumatera, Mr. T.M. Hassan. Sore itu kedua pemimpin sepakat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada 22 Desember 1949, di kampung Halaban, Payakumbuh, Sjafruddin mengumumkan terbentuknya Kabinet PDRI dengan Sjafruddin sebagai Ketua.

Keesokan harinya, selaku Ketua PDRI Sjafruddin menyampaikan pidato radio ynag dipancarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Dalam pidatonya, Sjafruddin menegaskan bahwa pemerintah sekarang ini (PDRI) dibentuk karena ada kemungkinan yang besar bahwa pemerintah Sukarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai biasa. Oleh karena itu segera dibentuk suatu pemerintah baru untuk menghilangkan keragu-raguan baik ke dalam maupun keluar.

“Pemerintah sekarang akan menyerahkan kekuasaannya sesudah Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden kita nyata sudah bebas kembali. Kepada seluruh Angkatan Perang Negara Republik Indonesia kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan meletakkan senjata, menghentikan tembak menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan muslihat musuh,” kata Sjafruddin.

Eksistensi PDRI diakui baik oleh pemimpin sipil maupun militer. Semua aktivitas sipil dan militer di Jawa, Sumatera, dan lain-lain tempat dilakukan di bawah payung PDRI. Selain membentuk Kabinet PDRI yang ramping, dibentuk juga PDRI Komisariat Pulau Jawa di bawah pimpinan dr. Soekiman Wirjosandjojo, Mr. Susanto Tirtoprodjo, I.J. Kasimo, K.H. Masjkur, Supeno, dan Pandji Suroso. Panglima Besar Jenderal Sudirman ditetapkan menjadi Panglima Besar Angkatan Perang PDRI. Kolonel Abdul Haris Nasution ditetapkan menjadi Panglima Tentara dan Teritorium (TT) Jawa. Kolonel Hidayat ditetapkan menjadi Panglima TT Sumatera. Kolonel (Laut) M. Nazir ditetapkan menjadi Panglima Angkatan Laut. Kolonel (Udara) Soedjono ditetapkan menjadi Panglima Angkatan Udara.

Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor TB Simatupang mencatat bahwa untuk dapat melanjutkan pemerintahan dalam keadaan yang sulit dan sebagai alat perjuangan untuk mengerahkan semua tenaga dan sumber-sumber, segera setelah perang pecah di Jawa diadakan “Pemerintah Militer”. Pemerintahan Militer ini diadakan dengan Maklumat dari Panglima Teritorium dan Tentara Djawa (PTTD) yang kemudian disahkan oleh PDRI.

PDRI telah membuktikan bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya perkiraan Belanda dengan menangkap Sukarno-Hatta, rakyat dan para pemimpin akan berputus asa, meleset sama sekali.

“Hilang pemerintah Sukarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintahan yang baru. Hilang pemerintahan ini, akan timbul yang baru lagi,” ujar Sjafruddin.

Pernyataan Roem-Roijen
Pesan-pesan dan informasi yang disampaikan PDRI melalui radio yang terpantau di New Delhi, India, mengilhami Perdana Menteri Jawaharlal Nehru untuk menyelenggarakan konferensi inter Asia. Dalam konferensi itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri PDRI Mr. A.A. Maramis, dan Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dr. Sudarsono. Konferensi mendesak PBB supaya melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keadaan di Indonesia, dan agar para pihak kembali ke meja perundingan.

Pada 28 Januari 1949 lahirlah Resolusi Dewan Keamanan PBB yang pada pokoknya meminta Belanda supaya menghentikan agresi militer, membebaskan para pemimpin Republik dari tempat penahanan, dan agar pihak-pihak yang bersengketa kembali ke meja perundingan.

Belanda yang tidak mampu lagi mengelak dari tekanan internasional, akhirnya menyetujui prakarsa Komisi Tiga Negara (KTN) untuk kembali berunding dengan Indonesia. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Roijen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohamad Roem.

Perundingan diselenggarakan di Jakarta sejak 14 April hingga 7 Mei 1949, menghasilkan Pernyataan Roem-Roijen sebagai “Pernyataan Permulaan Mengenai Kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta”.

Atas dasar Pernyataan Roem-Roijen, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta; Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin RI dibebaskan dari tempat penahanan di Bangka, dikembalikan ke ibu kota Yogyakarta. Itu berarti pemerintah RI berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

Diakui atau tidak, Pernyataan Roem-Roijen adalah dokumen bersejarah yang sangat penting bagi kelanjutan eksistensi Negara Republik Indonesia.

Kendati demikian Pernyataan Roem-Roijen menyisakan masalah di kalangan para pejuang dan pemimpin PDRI. Pemimpin PDRI sebagai pemegang kendali pemerintahan yang sah dan riil selama pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Sukarno-Hatta lumpuh, merasa diabaikan.

Bagi Sjafruddin Prawiranegara, Roem telah “menyeleweng” karena menjalankan perintah Sukarno yang waktu itu tidak menjabat sebagai presiden karena sedang dalam tahanan/pembuangan, untuk berbicara dengan van Roijen yang menghasilkan apa yang lazim disebut Pernyataan Roem-Roijen.

“Dia berani berbicara, seolah-olah tidak ada PDRI, padahal PDRI-lah pada waktu itu satu-satunya pemerintah yang sah,” tegas Sjafruddin.

Panglima Besar Jenderal Sudirman marah dan tersinggung lantaran Pernyataan Roem-Roijen menggunakan istilah “pengikut Republik yang bersenjata”. Bagi Sudirman, penggunaan istilah itu sama dengan menganggap Angkatan Perang RI yang dia pimpin hanya sebagai “gerombolan bersenjata”. Dalam sebuah radiogram kepada Ketua PDRI, Sudriman antara lain “meminta keterangan apakah orang-orang yang masih ditahan (dalam tawanan) atau dalam pengawasan Belanda, berhak berunding, lebih-lebih menentukan sesuatu yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara kita, sedangkan telah ada Pemerintah Pusat Darurat yang telah diresmikan sendiri oleh Paduka Yang Mulia Presiden ke seluruh dunia pada tanggal 19/12/1948.”

Meskipun melihat ada masalah-masalah psikologis yang muncul akibat Pernyataan Roem-Roijen, Jenderal Mayor T.B. Simatupang berpendapat, tidak ada pilihan lain kecuali menerima baik politik yang telah digariskan oleh Dwitunggal Sukarno-Hatta dari tempat pembuangannya di Bangka.

“Apakah persoalan-persoalan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi?” pertanyaan itu menggelayuti pikiran Simatupang.

Sukarno Mengutus Natsir
Seketika mengetahui sikap Sjafruddin, Presiden Sukarno memerintahkan Wakil Presiden Hatta menemui Ketua PDRI itu untuk memberi penjelasan dan mengajaknya kembali ke Yogyakarta. Entah mengapa, Hatta yang dikenal cermat, kali ini salah alamat. Dia yang mengira markas PDRI berada di Aceh, terbang dari Bangka menuju Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Tentu saja Hatta gagal menemui Sjafruddin. Hatta hanya bertemu dengan Panglima TT Sumatera Kolonel Hidayat.

Gagal dalam usaha menemui Ketua PDRI, Presiden Sukarno mengirim delegasi untuk mencari, menemui, dan membujuk Sjafruddin supaya mau menerima Pernyataan Roem-Roijen dan bersedia kembali ke Yogya. Delegasi terdiri dari empat orang: Mohammad Natsir, dr. J. Leimena, dr. Abdul Halim, dan Agus Yaman selaku Sekretaris. Natsir ditetapkan menjadi Ketua Delegasi.

Sesungguhnya Natsir termasuk orang yang tidak setuju dengan Pernyataan Roem-Roijen. Natsir skeptis terhadap rencana perundingan KMB di Belanda. Meskipun Partai Masyumi menyetujui Pernyataan Roem-Roijen, tetapi dalam rapat tanggal 28 Mei 1949 terjadi perdebatan keras antara yang setuju dengan yang menolak. Yang setuju tentu saja dipimpin oleh Roem, sedangkan yang menolak dipimpin oleh Natsir.
Akan tetapi, sebagai seorang demokrat Natsir tidak larut dalam ketidaksetujuannya. Dia menerima dengan lapang dada proses demokrasi yang telah dilalui di partainya. Oleh karena itu pula Natsir menerima penunjukannya sebagai Ketua Delegasi untuk berunding dengan para pemimpin PDRI.

Di Padang Japang, Nagari Tujuh Koto Talago, Lima Puluh Kota –14 kilometer sebelah utara Payakumbuh— pada 6-7 Juli 1949, berlangsunglah perundingan antara delegasi Natsir dengan para pejuang PDRI dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Perundingan dilangsungkan dalam formasi duduk melingkar di lantai, beralaskan tikar.

Para pemimpin PDRI: Sjafruddin Prawiranegara, Mr. T.M. Hassan, Mr. St. Moh. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, R.M. Danubroto, Kolonel Dahlan Ibrahim, Ir. M. Sitompul, SJ. St. Mangkuto, dan Hamdani, dengan nada keras mempertanyakan mengapa PDRI tidak diajak dalam perundingan Roem-Roijen, padahal yang memerintah sesungguhnya PDRI.

Setelah berdebat berjam-jam tanpa terlihat tanda-tanda akan berakhir, Leimena dan Halim mulai kehilangan kesabaran. Hampir bersamaan, keduanya mengingatkan Sjafruddin dan para pemimpin PDRI: “Dulu, sewaktu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, kami tidak tahu bagaimana nasib Republik bilamana PDRI tidak ada. Sekarang pun kami tidak tahu bagaimana nasib Republik apabila Bung Sjafruddin tidak bersedia kembali ke Ibukota Yogyakarta.”

Dalam suasana perundingan yang menegangkan dan menyesakkan dada, menjelang subuh tiba-tiba terdengar suara Natsir melantunkan sebuah syair klasik berbahasa Arab: “Tidaklah semua keinginan manusia akan tercapai, karena angin berhembus di tengah laut pun tidak selamanya mengikuti keinginan perahu yang sedang berlayar.”

Sjafruddin seolah larut menyimak syair yang dilantunkan Natsir. Tiba-tiba saja Sjafruddin “menyerah” dan menyatakan kesediaannya kembali ke Yogya untuk mengembalikan mandat PDRI –yang tidak pernah dia terima— kepada Presiden Sukarno.

Di ujung malam itu, seperti dicatat oleh notulis rapat, Ismael Hassan, Sjafruddin berkata: “Dalam perjuangan, kita tidak pernah memikirkan pangkat dan jabatan, karena kita berunding pun duduk di atas lantai. Yang penting adalah kejujuran. Siapa yang jujur kepada rakyat dan kepada Tuhan, perjuangannya akan selamat.”

Setelah berpamitan kepada rakyat di lapangan Padang Japang, Sjafruddin dan Delegasi Natsir terbang ke Yogayakarta. Dalam pidato perpisahan di depan rapat umum, Natsir menekankan pentingnya persatuan. “Dunia menyokong kita, karena melihat kita bersatu, kita berani, dan kita berjuang. Dengan tidak ada persatuan kita, maka percayalah Saudara-saudara, tidak ada suatu negara di dunia ini yang akan menolong kita.”

Bagai menggarisbawahi pidato Natsir sebelumnya, Sjafruddin mengingatkan: “Jangan kita pecah keluar karena Pernyataan (Roem-Roijen) ini tidak memuaskan kita, tetapi tetaplah jaga persatuan kita ke dalam dan keluar. Jangan karena meminta yang lebih puas di hati, kita pecah ke dalam, kita akan terjerumus ke dalam kehancuran.”

Membuang Ego Masing-masing
Pada 13 Juli 1949 malam, bertemulah dua pemimpin Republik, yakni –dalam istilah T.B. Simatupang-— “pemimpin Republik yang mengadakan perundingan dengan Belanda di Bangka dan di Jakarta, dan pemimpin Republik yang menjalankan perang rakyat.”

Dalam rapat di Istana Yogyakarta itu pertama-tama Sjafruddin mengatakan, bahwa radiogram yang dikirim dari Yogyakarta pada 19 Desember 1948 untuk memberi kuasa penuh kepadanya, tidak pernah diterima di Bukittinggi, dan bahwa PDRI telah dibentuk atas inisiatif pemimpin politik dan militer yang berada di Bukittinggi setelah mendengar dari radio bahwa Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda.

Di bagian akhir, Sjafruddin sampai kepada sikap yang ditunggu-tunggu oleh sidang kabinet yaitu mengenai sikap PDRI terhadap Pernyataan Roem-Roijen. Ketua PDRI itu lebih dulu mengatakan bahwa persetujuan itu telah tercapai tanpa perundingan terlebih dahulu dengan PDRI. Menurut Sjafruddin, hal ini telah mengurangi prestige PDRI di mata rakyat, akan tetapi efek yang kurang baik ini sebagian besar telah dapat dihilangkan oleh kedatangan Bung Hatta ke Aceh untuk menemui PDRI segera setelah Persetujuan Roem-Roijen itu tercapai.

Sesudah itu Sjafruddin menjelaskan,“PDRI tidak menentukan sikap terhadap Persetujuan Roem-van Roijen. PDRI menyerahkan putusan mengenai Persetujuan Roem-Roijen itu kepada Kabinet, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Pimpinan Angkatan Perang. Akibat-akibat dari putusan yang akan diambil itu akan dipikul bersama-sama.”

Kalimat penutup Sjafruddin bagi pakar sejarah Taufik Abdullah bukan saja menunjukkan keberhasilan Ketua PDRI itu merumuskan hasil pembicaraan kalangan PDRI, tetapi juga memperlihatkan dengan jelas corak pilihan yang diambil setelah suasana dilematis teratasi. Pembentukan PDRI, Pernyataan Roem-Roijen, dan Yogyakarta Kembali, mungkin hanya unsur-unsur saja dalam rekonstruksi sejarah tentang saat-saat terakhir revolusi kemerdekaan; tetapi bagi Taufik Abdullah, itulah sejarah tentang the ethics of power. Bukankah masalah etik baru muncul ketika kita telah berhadapan dengan penentu hierarki dari nilai-nilai ketika ketika situasi yang dilematis dihadapi.

Suasana di sekitar berlangsungnya perundingan antara Roem dengan van Roijen, sungguh rumit dan dilematis. Semua keputusan mengenai perundingan, sesungguhnya berada di tangan PDRI. Namun, sifat dan tempat kedudukan PDRI yang berpindah-pindah, menyebabkan PDRI susah dihubungi. Dalam pada itu, dunia internasional hanya mengenal Sukarno dan Hatta yang keberadaannya mudah diketahui. Di tengah suasana semacam itu, keputusan harus segera diambil. Jika tidak, bisa-bisa simpati dunia beralih ke Belanda.

“Begitulah, pengalaman masa akhir PDRI mengajarkan juga kepada kita bahwa ‘benar’ dan ‘adil’ belum menyelesaikan masalah kalau tidak didampingi oleh ‘kearifan’. ‘Kearifan’ sesungguhnya bukan sekadar ‘kebijakan’, tetapi adalah ‘kewajiban’. Landasannya bukan saja terletak pada keadilan dan kebenaran yang telah inheren dalam dirinya, tetapi juga terletak pada kemampuan untuk memahami bentuk dan landasan kebenaran dan keadilan yang dipunyai pihak lain. Kearifan adalah pula kesanggupan untuk meletakkan sesuatu dalam konteks yang sesuai dengan kesediaan mewujudkannya dalam tahap waktu yang telah diperhitungkan,” tulis Taufik Abdullah dalam refleksinya mengenai PDRI.

Dalam suasana dilematis di antara pilihan yuridis-konstitusional dan desakan keadaan, para pemimpin Republik telah membuang ego masing-masing. Mereka memilih menegakkan etika kekuasaan, memilih persatuan dan kesatuan bangsa.

Remy Madinier mencatat kemunculan tiga tokoh Masyumi dalam episode terakhir revolusi kemerdekaan itu sebagai penanda lahirnya generasi para negarawan. Sjafruddin menjadi penyelamat Republik, Roem memimpin perjuangan diplomatik, Natsir mengakurkan keduanya.

Wa Allahu ‘alam bi al shawab. []

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.