Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan berbagai pembenahan untuk memperbaki tata kelola minyak dan gas (migas) serta mineral dan batubara (minerba).
Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan, perbaikan dan program tata kelola migas tersebut membutuhkan pengawasan dari segi hukum agar tidak terjadi penyelewengan, sehingga pihak ESDM dapat menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Di bidang migas, kita ingin SKK Migas terus bebenah supaya minat investor, minat para perusahaan minyak dunia itu betul-betul memperhitungkan Indonesia sebagai tempat investasi yang cukup menarik,” ujar Sudirman di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Sementara itu untuk minerba, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki untuk mengoptimalkan potensi pendapatan nasional dari sektor ini. Untuk memastikan semua sesuai ketentuan yang berlaku. “Maka juga memerlukan pengawasan dari sisi hukum,” kata Sudirman.
Ini semua, menurut Sudirman, tindakan-tindakan atau policy, kebijakan yang sangat membutuhkan pengawalan di bidang penegakan hukum. “Kita ingin penegakan hukum kita juga benar-benar berorientasi pada peningkatan kemakmuran,” ungkapnya.
Terkait hal itu, tambah Sudirman, Jaksa Agung berserta jajarannya sudah memberikan jaminan untuk memastikan dan mensupervisi semua kebijakan sesuai dengan ketentukan dan tidak ada penyelewengan.
“Bapak jaksa agung beserta staf sudah memberikan suatu assurance, suatu keyakinan bahwa beliau-beliau ingin mengawal seluruh kebijakan-kebijakan ini, agar hal-hal yang memerlukan percepatan tadi bisa terjadi dengan aman, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa Kejaksaan akan mengawasi berbagai program yang hendak dijalankan pemerintah, khususnya di Kementerian ESDM.
“Saya menjanjikan, Kejaksaan kedepan akan lebih meningkatkan intensitas, mengawal segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya kita untuk membangun suatu kedaulatan energi,” ujar Prasetyo. (Pur)
