fbpx

Kamis, 21 Februari 19

Erick Thohir Keberatan Semua Dibilang Kriminalisasi

Erick Thohir Keberatan Semua Dibilang Kriminalisasi
* Erick Thohir bersama Ma'ruf Amin. (Foto: IG Erick Thohir)

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir turut menanggapi terkait pentapan ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebagai tersangka pelanggaran pemilu. Erick tak setuju penetapan Selamat sebagai tersangka bagian dari kriminalisasi ulama.

“Ya saya rasa saya sangat keberatan kalau semua isu dikit-dikit hukum dibilang kriminalisasi, karena kita semuanya dilaporkan. Pak Presiden dilaporkan, saya dilaporkan,” kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

 

Baca juga:

Erick Thohir: Kalau Nggak Ada Stuntman, Nggak Ada Film Action

Usai Ditunjuk Jadi Ketua TKN, Erick Thohir Langsung Pimpin Kerja Bakti

Sosok Erick Thohir Dinilai Mampu Gaet Kaum Milenial

 

Menurut Erick, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah bekerja dengan sangat profesional. Dia mengatakan, tidak ada intervensi apa pun yang dilakukan dalam setiap keputusan yang diambil KPU dan Bawaslu. Artinya, apa yang dilakukan Slamet adalah murni pelanggaran.

“Ketika mereka mengeluarkan mengenai isu yang di Solo itu bukan kami tapi Bawaslu kan yang bilang, Gakkumdunya yang melaporkan,” ujar Erick lagi.

Erick kemudian menyinggung tampilnya Jokowi di salah satu acara televisi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, capres pejawat itu kemudian dipojokan. Padahal, mantan ketua Inascog ini melanjutkan, Jokowi tampil sebagai presiden dalam acara itu dan sudah diperbolehkan oleh Bawaslu.

“Bawaslu sudah sudah bicara bahwa itu diperbolehkan sebagai presiden. Yang salah itu pidato kebangsaan yang disiarkan itu salah. Ada peraturannya,” katanya.

Erick mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dengan isu kriminalisasi selama proses hukumnya jelas. Dia mengungkapkan, saat ini banyak muncul gerakan dari akademisi hingga seniman yang gelisah akan informasi yang bersifat memecah belah bangsa.

Sebelumnya, Polres Kota Surakarta menetapkan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebagai tersangka, kasus dugaan pelanggaran pemilu. Slamet akan diperiksa pada Rabu (13/2) mendatang. Slamet Maarif akan diperiksa di Polda Jateng berkoordinasi dengan Polres Solo.

Kejadian ini bermula saat ada acara Persatuan Alumni 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Slamet datang sebagai salah satu pembicara. Namun, pidatonya dianggap bermuatan kampanye, sehingga Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf Solo melaporkannya ke Bawaslu Kota Solo.

Bawaslu memproses laporan itu. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Satgas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mereka menyimpulkan bahwa kasus itu layak untuk masuk ranah pidana pemilu. Bawaslu menyerahkan persoalan itu ke kepolisian.

Slamet Maarif disangkakan dengan pasal 280 Undang Undang tentang Pemilu yang mengatur tentang larangan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran itu, Slamet diancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.