Sabtu, 28 Januari 23

Sutan Minta Jaksa Hadirkan Semua Anggota Komisi VII DPR ke Pengadilan

Sutan Minta Jaksa Hadirkan Semua Anggota Komisi VII DPR ke Pengadilan
* Sutan Bhatoegana

Jakarta, Obsessionnews – Pengacara Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana, tidak ingin kliennya terseret sendiri dalam pusaran kasus suap pembahasan APBNP 2013. Sutan meminta Jaksa KPK supaya menghadirkan semua anggota Komisi VII DPR periode 2009-2014  yang diduga ikut menerima aliran dana tersebut ke persidangan.

“Kalau memang betul anggota DPR dan kawan-kawan termasuk menerima, kenapa nggak KPK panggilin semua yang nerima itu?” ujar Eggi Sudjana dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Menurut Eggi, kehadiran rekan-rekan Sutan tersebut bisa menjelaskan tentang duduk kasus yang sebenarnya. Dalam dakwaannya, Sutan disebut terlibat korupsi bersama koleganya di DPR untuk menentukan besaran anggaran di APBN-P 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Eggi menuding jaksa KPK berlaku diskriminatif terhadap kliennya. Dia lantas membandingkan perlakuan jaksa KPK terhadap anggota Komisi VII dengan staf sekretariat komisi yang membidangi pertambangan dan energi itu. Tidak hanya mampu hadir ke persidangan sejumlah staf sekretariat komisi juga mengembalikan uang yang mereka terima.

“Kenapa (anggota Komisi VII) gak diminta kembaliin semua?” tutur Eggi.

Sutan didakwa menerima suap dari Mantan Sekretaris Kementerian ESDM Waryono Karno sebanyak USD140 ribu. Menurut Jaksa, uang tersebut sebagai hadiah atau janji untuk memengaruhi Komisi VII agar sepakat dengan APBN-P 2013, terkait anggaran Kementerian ESDM.

Duit itu lantas dibagi-bagikan pada sejumlah pimpinan, anggota dan sekretariat Komisi VII DPR dengan kode P (pimpinan), A (Anggota) dan S (sekretariat). Untuk pimpinan senilai USD 7500, anggota USD 2500 dan diberikan ke sekretariat USD 2500.

Atas perbuatan itu, Sutan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Sutan merupakan satu rangkaian dengan kasus suap Rudi Rubiandini, Deviardi alias Ardi. Dari kasus Rudi dan Ardi ini juga dikembangkan hingga KPK berhasil menyeret Presiden Direktur Parna Raya Group Artha Meris Simbolon, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.