Sabtu, 16 Oktober 21

Empat Aktivis Gugat Jokowi dan Freeport

Empat Aktivis Gugat Jokowi dan Freeport

Jakarta – Empat aktivis yang berstatus sebagai rakyat warga negara Indonesia (WNI) meluncurkan gugatan class action kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PT Freeport Indonesia (PT FI) terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Eksport Hasil Pertambangan kepada  PT FI oleh Pemerintah RI.

Gugatan empat aktivis (WNI) yaitu FX Arief Poyuono, Haris Rusly, Kisman Latumakalita dan Iwan Sumule melalui kuasa hukumnya, Habiburokhman SH MH, didaftarkan Senin (2/2/2015), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perbuatan melawan hukum dengan mekanisme Citizen Law Suit (Gugatan Warganegara) kepada Presiden RI Jokowi dan PT FI.

Kabarnya, keempat Pemberi Kuasa tersebut adalah aktivis Pro Demokrasi yang sudah teruji track recordnya dalam membela dan menegakkan nilai-nilai demokrasi kerakyatan. “Gugatan ini kami daftarkan sebagai bentuk kekecewaan yang amat dalam atas sikap Presiden Joko Widodo yang mengizinkan Menteri ESDM Sudirman Said menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan ekspor konsentrat  PT Freeport Indonesia yang habis masa waktunya pada 24 Januari 2015,” tandas Habiburokhman.

Dengan MoU tersebut, lanjutnya, PT Freeport Indonesia diberi waktu untuk menyiapkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter ). “Penandatanganan MoU tersebut inkonsisten dengan sikap  pemerintah sebelumnya yang berulang kali mengancam akan menghentikan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport,” tegansya.

Ia pun menilai, perbuatan Presiden Jokowi dalam hal ini melalui bawahannya Menteri ESDM yang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) jelas merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“.

Dan juga Pasal 170  undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Minerba yang berbunyi: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan“.

Selain melanggar konstitusi dan UU Minerba, menurut Habiburokhman, penandatanganan MoU tersebut juga mengusik rasa nasionalisme kita. “Bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa melakukan export tanpa membangun smelter sementara perusahaan nasional tidak. Sebagai perusahaan tambang terbesar seharusnya PT Freeport Indonesia tidak mengalami kesulitan membangun smelter, terlebih waktu yang diberikan UU sangat layak yaitu 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan,” paparnya.

Dijelaskan pula, etitum atau tuntutan utama dalam gugatan ini adalah meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Presiden Joko Widodo untuk membatalkan MoU dengan PT Freeport Indonesia  serta seluruh perjanjian dan atau produk hukum lainnya  yang isinya secara garis besar memberikan izin export meskipun belum memiliki smelter di Indonesia.

“Para pengugat juga memohon kepada majelis Hakim Putusan sela Untuk melarang PT Freeport Indonesia untuk tidak menjalankan aktivitas pertambangan dan ekport selama belum ada ketetapan hukum yang mengikat,”  tambahnya. (Asma)

Related posts