Minggu, 24 Oktober 21

Empat Kali Mangkir, BW Akan Dijemput Paksa

Empat Kali Mangkir, BW Akan Dijemput Paksa

Jakarta, Obsessionnews – Dalam satu bulan ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW) mendapat panggilan empat kali oleh Bareskrim Mabes Polri. Namun, BW belum pernah memenuhi panggilan. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, BW bisa saja akan dijemput paksa jika pada pemanggilan berikutnya kembali mangkir.

‎”Kalau tidak datang, akan ada perintah membawa. Artinya, ketemu di mana saja, kami akan bawa,” ujar Badrodin di Mabes Polri Jumat, (27/2/2015).

Badrodin mengatahui kenapa Bambang tidak mau memenuhi panggilan penyidik. ‎Alasanya karena BW merasa ada kejanggalan dengan proses penyelidikan di Mabes Polri. Badrodin sendiri akan memberikan penjelasan kepada Bambang soal kejanggalan yang dimaksud sebelum yang bersangkutan dipanggil kembali oleh penyidik.

“Setelah kami kasih penjelasan, kami akan panggil,” terangnya.

Melalui kuasa hukumnya, Rasamala Aritonga, mengatakan, BW tidak akan memenuhi panggilan penyidik sebelum Wakapolri Badrodin membalas surat-surat yang sudah dilayangkanya. Surat tersebut dikirim oleh BW untuk mempertanyakan kejanggalan dari proses hukum yang sudah ia jalani dari awal penangkapan sampai ditetapkannya sebagai tersangka.

Ada tiga hal yang ditanyakan oleh BW kepada penyidik yang pertama, Bambang mempersoalkan langkah penyidik Bareskrim yang belum juga memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurutnya, dengan begitu penyidik seolah-olah telah membatasi akses kuasa hukum untuk melakukan pembelaan terhadap Bambang.

“Padahal, itu kan hak seorang tersangka demi mempersiapkan pembelaan,” terangnya.

Kedua, Bambang memprotes kepada penyidik karena selalu memberikan pasal tambahan setiap kali dirinya mendapat panggilan pemeriksaan. BW dikenakan pasal ‎56 KUHP yang isinya mengenai tuduhan kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain.

Padahal kata Rasamala, pada pemanggilan pertama 23 Januari 2015, Bambang hanya ‎dikenakan pemberian keterangan palsu sesuai dengan pasal 242 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sedangkan pada pemanggilan kedua BW dikenakan pasal tambahan menjadi Pasal 242 Ayat 1 dan Pasal 55 Auat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP.

Poin ketiga, BW juga mempertanyakan status kleinya di dalam surat panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Dalam surat tersebut BW ditulis sebagai mantan wakil ketua KPK. Padahal waktu itu, statusnya masih sebagai pimpinan KPK. Dan saat ini menjadi ketua KPK non aktif lantaran, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberhentikan sementara.

“Padahal status beliau (Bambang) sampai saat ini masih Wakil Ketua KPK, hanya saja statusnya nonaktif,” jelasnya.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.