Senin, 25 Oktober 21

Empat Alasan Pesisir Selatan Kebumen Tidak Cocok Dibangun Kawasan Industri

Empat Alasan Pesisir Selatan Kebumen Tidak Cocok Dibangun Kawasan Industri
* Daerah pesisir selatan Kebumen yang berdekatan dengan laut. (Foto: Dispora Kebume)

Kebumen, Obsessionnews.com – Sejak 2016 lalu, Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah mencanangkan pembangunan kawasan industri di daerah pesisir selatan. Ini adalah ide positif yang diinginkan oleh Pemkab Kebumen di bawah kepemimpinan Bupati Yahya Fuad pada saat itu.

Di awal kepemimpinan Bupati Fuad, pihaknya menginginkan berdirinya sebuah kawasan industri di pesisir selatan Kebumen. Kawasan Industri ini bagus untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kebumen dalam rangka menaikan angka pendapatan asli daerah atau PAD.

Namun tahun demi tahun, sampai Bupati Kebumen beralih ke tangan Yazid Mahfudz, tampaknya rencana pembangunan kawasan industri di Kebumen tidak terlihat lagi progresnya. Bahkan hampir dipastikan pupus di tengah jalan.

Hal ini dikarenakan banyak kendala ditemukan yang secara hitungan ilmiah pembangunan kawasan industri di Kebumen tidak tepat atau tidak cocok.

Mengapa demikian?

Wahyu Siswanti mantan Kabag Perekonomian yang dulu ditugaskan merumuskan program ini menjelaskan, bahwa pembangunan kawasan Industri di Kabumen sebenarnya adalah sebuah mimpi besar dari seorang Yahya Fuad. Ini tidak lain lain karena ia ingin menjadikan Kebumen menjadi daerah yang maju, sama seperi daerah lain.

Masterplan yang merupakan dokumen perencanaan tata ruang pun akhirnya dibuat di atas tanah seluas 115 hektar. Termasuk melakukan studi banding di berbagai tempat kawasan industri yang sudah berdiri, untuk mendapat masukan melalui sistem yang diterapkan. Namun faktanya untuk membuat kawasan Industri di Kebumen tidaklah mudah.

Setidaknya ada beberapa alasan, berikut ulasannya:

1. Penunjukan dari Pemerintah Pusat

Wahyu menjelaskan, pembangunan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan wewenang pemerintah pusat. Pendirian kawasan industri di sebuah daerah tidak bisa diterapkan tanpa ada penunjukan dari pemerintah pusat. Karena ini mencakup sebuah roda perekonomian yang besar.

“Contoh di kawasan industri di Pulogadung, Bantaeng, Kawasan Berikat, Palu, dan Kendal-Bantang semua ini merupakan penunjukan dari kementerian pusat, bukan dari daerah,” ujar Wahyu saat ditemui belum lama ini.

2. Butuh biaya besar

Pembangunan kawasan industri ternyata membutuhkan dana besar dengan nilai puluhan triliun rupiah. Karena itu kawasan Industri harus melalui penunjukan dari pemerintah pusat. Anggaran APBD sudah dipastikan tidak cukup untuk membangun sebuah kawasan perekonomian yang besar. Terlebih untuk Kebumen yang APBDnya hanya mencapai Rp 2,87 triliun.

“Karena alasan biaya yang dibutuhkan cukup besar, maka kawasan industri ini harus melalui penunjukan dari pemerintah pusat. Anggaran daerah tidak mampu menopang,” jelasnya.

3. Terbentur dengan aturan

Diketahui bersama bahwa pada saat periode awal Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, ia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mencangkan program Nawa Cita. Dimana salah satu programnya adalah pembangunan perekonomian akan dipusatkan untuk wilayah Indonesia Timur.

Karena itu, kawasan industri berdasarkan penunjukan pemerintah pusat di arahkan ke bagian Timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Palu. Untuk pulau Jawa, dianggap sementara waktu belum dibutuhkan dibuat lagi sebuah kawasan Industri karena sudah menjamur.

“Jadi kita mau mengajukan ke pemerintah pusat pada saat itu pun tidak bisa karena kita tidak masuk dalam program kawasan ekonomi khusus yang dicangkan Presiden Jokowi melalui program Nawa Cita-nya. Pembangunan ekonomi melalui kawasan Industri tidak lagi dipusatkan di Jawa, tapi wilayah Timur,” jelasnya.

4. Rawan bencana

Berdasarkan hasil kajian tim dari Jababeka yang diundang Pemkab Kebumen untuk pendirian sebuah kawasan Industri di daerah pesisir selatan, Kecamatan Petanahan, Kebumen, ternyata tidak memungkinan. Daerah itu tidak cocok dibangun kawasan Industri karena rawan bencana tsunami, gempa dan abrasi.

Wahyu mengatakan, pada saat itu tim dari Jababeka yang merupakan salah pengembang kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sudah bisa melihat bahwa pesisir selatan tidak cocok dibangun kawasan industri karena masuk dalam daerah rawan bencana. Pantai selatan yang merupakan Samudera Hindia berbeda dengan Pantai Utara yang hanya selat.

“Tim dari Jababeka sudah bisa mensimulasikan pendirian kawasan industri di pesisir selatan Kebumen jika terjadi bencana. Ternyata memang tidak tepat dibangun di sini karena tingkat kebencanaanya cukup tinggi, dari gempa, tsunami dan juga abrasi tiap tahunnya,” kata Wahyu.

Kawasan Perikanan Terpadu

Melihat banyaknya kendala yang dihadapi dalam proses pendirian kawasan Industri di Kebumen yang tidak memungkinkan. Maka kata Wahyu, saat itu Jababeka mengusulkan agar pesisir selatan Kebumen lebih baik dibangun kawasan perikanan terpadu. Hal ini dianggap lebih memungkinkan dan lebih cocok daripada kawasan industri.

Alasannya, pembangunan kawasan industri perikanan terpadu tidak membutuhkan biaya yang besar, masih bisa dijangkau dengan dana APBD atau bisa kerjasama dengan pihak swasta. Resiko yang ditimbulkan juga jauh lebih aman. Terlebih pesisir Kebumen terkenal dengan kekayaan lautnya.

“Jababeka saat itu sudah melihat di pesisir Kebumen sudah banyak menambak ikan. Jadi ada usulan pesisir Kebumen lebih cocok dibangun sebuah kawasan industri perikanan. Dan jika dikelola dengan bagus bisa menjadi yang terbesar di pulau Jawa,” ucapnya.

Lagi pula, untuk membangun kawasan Industri di Kebumen persainganan sudah cukup banyak. Investor pun sepertinya tidak bakal mau untuk menanamkan investasinya dalam pendirian kawasan industri di Kebumen dengan melihat beberapa faktor atau alasan yang ada.

“Tapi kalau kawasan perikanan terpadu masih sangat memungkinkan,” ucapnya.

Program Baru Bupati Terpilih

Wahyu yang kini ditunjuk jadi Sekdin Bappenda Kebumen mendukung jika Bupati Kebumen ke depan yang dipimpin Arif Sugiyanto akan melakukan pembangunan kawasan industri perikanan di pesisir selatan Kebumen, tepatnya di Petanahan. Mengingat potensi ikannya cukup melimpah.

Saat melakukan silaturahmi saresehan bersama para kepala desa se Kecamatan Petanahan pekan lalu, Arif menyatakan, pihaknya akan membangun kawasan industri perikanan. Khusunya untuk pengembangan udang dan lobster, sekaligus pariwisata.

Arif juga melihat pembagunan industri perikanan lebih tepat, karena sudah banyak petani yang mengelola tambak udang di pesisir selatan Kebumen. Sehingga perlu dikembangkan menjadi lebih besar. “Jadi para petani tambak ini nantinya akan kita buatkan kawasan industri perikanan terpadu. Potensi yang ada kita bisa kembangkan lebih besar,” ujar Arif saat itu di Petanahan.

Arif bahkan sudah melakukan kunjungan atau studi banding ke Bengkulu melihat langsung tambak udang yang dikelola PT. Dua Putra Perkasa di desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu di Sumatera.

Arif yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kebumen ingin menjadikan pengelolaan tambak udang di Kebumen lebih modern, sepertihalnya dengan sistem yang sudah diterapkan oleh PT Dua Putra Perkasa. Dimana dari ladang 1 Hektar, pihaknya bisa memprodiksi udang vaname 40 ton ber bulan. Ada 60 hektar lahan yang digarap.

Sedang untuk di Kebumen sendiri untuk 1 hektar lahan tambak, hanya mampu memproduksi 8 ton per panen. Inilah kata Arif, yang harus diperhatikan dari pengelolaan tambak udang di Kebumen. Ia menargetkan dengan adanya pendirian kawasan industri perikanan ini, per bulan, Kebumen nantinya bisa produksi 30 ton.

“Ke depan Kebumen arah pengelolaanya juga harus seperti itu. Selain profesional, budidaya udang juga dilakukan secara modern. Ini yang penting,” tandas Arif. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.