Jakarta – Pasca Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali, telah menghadapi tantangan serius untuk eksistensinya ke depan. Berbagai dinamika internal mengguncang kesolidan Partai Golkar, mulai dari pemecatan anggota Golkar hingga perbedaan pendapat mengenai kebijakan Perupu Pilkada menjadi alasan dalam dinamika tarik ulur pemilihan ketua umum Golkar.
“Ini sejarah baru tentunya dalam tubuh Golkar jika Golkar akan konsisten terhadap janji Ketua Umum dan barisannya akan berada di luar pemerintah. Padahal banyak pihak tahu betul saat berada di barisan eksekutif pusat banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh para pejabat asal parpol untuk kepentingan gerakan parpolnya,” ungkap mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida kepada Obsessionnews.com, Jumat (5/12/2014).
Namun jika Golkar berada di luar eksekutif, lanjutnya, sama dengan ‘’puasa” harus kencangkan ikat pinggang. Selain itu, akan muncul problem lagi jika Jokowi-JK akan menghindari pola transaksional antara parlemen dan eksekutif. “Maka niscaya akan kian sulit sumberdaya itu,” paparnya.
“Apalagi Golkar menghadapi konflik internal dengan cukup tajam dimana anggota yang dipecat ARB menggugat dan berupaya memperoleh dukungan politik dari pihak administrasi penguasa. Jika hal ini tidak ada konsolidasi kembali, maka setidaknya kubu yang dipecat akan cukup mengganggu kekuatan lapangan Golkar ke depan,” tandasnya.
Disamping itu, sambung Laode, Golkar juga menghadapi tantangan di dalam Kualisi Merah Putih (KMP). Misalnya, saat Munas Golkar Bali merekomendasikan tolak Perppu Pilkada langsung, pihak Partai Demokrat (PD) di bawah SBY justru memberi sinyal untuk tetap mendukung Perppu.
“Jika PD bisa mengajak PAN dan parpol lain, maka KMP jelas akan retak yang berarti perjuangan politik Golkar untuk tolak Perppu itu berpeluang besar gagal. Ini juga tentu jadi ujian bagi kesolidan KMP dalam perjalanan ke depan,” tambahnya. (Asm)
