Senin, 27 September 21

Eks Penasihat KPK Bicara ‘Jihad Melawan Korupsi’

Eks Penasihat KPK Bicara ‘Jihad Melawan Korupsi’

Purwokerto, Obsessionnews.com – Secara terminologi, korupsi yang berasal dari bahasa Latin: corruption. Yang lahir dari kata kerja corrumpere, berarti: “busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok”. Oleh karena itu, Transparency Internasional mendefenisikan korupsi sebagai, “perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dioercayakan kepada mereka,”.

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk, yang merusak, yang menjijikan. Dengan demikian, jika perbuatan seseorang menimbulkan kerusakan dan keburukan bagi tatanan kehidupan suatu organisasi, instansi, lembaga Negara, masyarakat, bangsa dan Negara, sekalipun dia tidak menerima langsung hasil perbuatannya secara material, perbuatan itu dapak digolongkan sebagai korupsi.

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013, Dr KH Abdullah Hehamahua SH MM menyimpulkan, Korupsi di Indonesia sudah memasuki seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, dalam rentang waktu yang panjang, sejak VOC (1962). Oleh karena itu, pemberantasannya juga memerlukan waktu yang lama melalui sistem, metode, dan kiat yang tepat,

“Pemberantasan korupsi dengan demikian, tidak dapat diidentikan dengan penangkapan koruptor,” papar Abdullah Hehamahua saat ceramah bertema “Jihad Melawan Korupsi” pada Tabligh Akbar Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Minggu (21/5/2017), yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.

“Pemberantasan korupsi, dengan demikian harus berjalan secara komprehensif di antara aspek penindakan dan pencegahan. Di bidang penindakan, penangkapan koruptor dilakukan dengan target, menimbulkan ‘efek jera’ terhadap birokrat, pejabat, PN, pengusaha, dan anggota masyarakat. Untuk itu penegak hukum khususnya KPK harus menggunakan skala prioritas dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Artinya, jelas dia, hanya mereka yang tergolong big fish yang ditangkap. Suatu kasus tergolong big fish dilihat dari pertama-faktor figur, kedua-nominal uang yang dikorupsi, dan ketiga-dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Artinya, kriteria pertama-sekalipun cuma ratusan juta rupiah, tetapi pelakunya presiden, wakil presiden, pimpinan MPR/DPR/DPD dan menteri, harus ditangkap KPK.

Sebaliknya-kriteria kedua, lanjutnya, sekalipun cuma bupati di pedalaman Kalimantan atau Papua, tetapi jumlah yang dikorup, puluhan apalagi ratusan milyar, KPK harus menangkapnya. Sedangkan, kriteria ketiga, sekalipun nominal uang yang dikorup tidak terlalu besar, dan pelakunya juga tidak berkedudukan tinggi, tetapi kasusnya berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat bawah, KPK juga harus menangkapnya.

Hehamahua menegaskan, aspek pencegahan dimulai dengan reformasi lembaga penegak hukum, diawali dengan peradilan, kejaksaan, kepolisian, baru kemudian TNI. Pada waktu yang bersamaan, dibenahi lembaga layanan publik, sektor pendapatan negara, dan instansi pengurusan perizinan.

Menurutnya, untuk maksud reformasi birokrasi tersebut, perlu dilakukan proses Percepatan Tata Kelola Pemerintahan, meliputi:
a. Penyederhanaan dan restrukturisasi kelembagaan,
b. Penataan manajemen pemerintahan, yang meliputi masalah-masalah: SDM; Keuangan; Teknologi Informasi; dan Pengelolaan aset Negara.

Sedangkan terhadap mereka yang tergolong “corruptors fight back” dilakukan beberapa langkah, antara lain:
a. Menutup segala celah hukum yang dimanfaatkan oleh koruptor dan pengacaranya melalui upaya harmonisasi hukum dan perundang-undangan
b. Kampanye anti koruptor, antara lain dalam bentuk:
1) Jangan menghadiri acara atau undangan dari para koruptor dan keluarganya
2) Jangan mengundang para koruptor dan keluarganya dalam acara anda
3) Jangan berpacaran, beristeri/bersuami, beripar, bermenantu, dan berbesan dengan koruptor dan keluarganya.

Jalan Keluar
Hemhamahua mengungkapkan, agar hukum dapat ditegakkan di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara, semua instansi penegak hukum harus memiliki visi dan misi yang sama. Baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK maupun advokat. Bermodalkan visi dan misi yang sama, instansi penegak hukum dapat bekerjasama secara sinergik, bukan bersama-sama kerja tapi saling menyikut.

“Tidak boleh ada perasaan iri di antara sesama instansi penegak hukum, apalagi sampai saling menjegal. Harus memiliki jaringan kerja yang integrated dalam semangat team work yang solid tanpa ada arogansi institusional,” tutur mantan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penye¬leng¬gara Negara (KPKPN) periode 2001-2004.

Moderator Tabligh Akbar adalah Ir.H.M.Nuskhi Zetka,M.Si. (Cucu Pahlaman Nasional Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Panitia Amaliah Ramadhan Masjid Agung Baitussalam, dan Dosen Unsoed, Purwokerto). Ketua Panitia Panitia Amaliah MAB, Ir.H.M.Nuskhi Zetka,M.Si, Hadir Ketua Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Dr.HM.Hizbul Muflihin,MPd.) dan Ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Mulyono SH). (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.