Bali – Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mendukung konsep ekonomi maritim yang digagas oleh presiden terpilih Joko Widodo. Menurutnya sejak jaman orde baru sektor ini tidak terurus sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dengan para nelayan.
“Sangat bagus ya karena realitas ekonomi kita itu adalah ekonomi maritim dan sampai sekarang belum digarap dengan baik bahkan perhatian kita terhadap itu baru-baru saja,” ujar Burhanuddin disela-sela acara pertemuan International Co-opetarive Alliance Asia Pacific di Bali, Kamis (18/9/2014).
Karena itulah Burhanuddin mendorong koperasi memberikan perannya dalam pembangunan ekonomi maritim pada pemerintahan Jokowi-JK. Nah untuk menghapus kesenjangan antara pengusaha dengan nelayan hal itu katanya hanya bisa dijembatani oleh koperasi. Kenapa demikian karena hanya koperasi yang bisa memberikan posisi tawar.
“Sehingga dengan cara demikian saya kira nelayan itu akan meningkatkan nilai mereka, meningkatkan produktifitas mereka dan menghubungkan kebutuhannya itu melalui sebuah rantai nilai yang lebih efisien,” katanya.
Burhanuddin menambahkan pemerintah sejak dulu lebih memperhatikan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Tetapi maritim yang merupakan bagian terbesar dari wilayah RI seringkali terabaikan. “Karena yang ada terkesankan sekarang mereka yang bergerak di ekonomi maritim itu sebagian besar ialah mereka yang terpinggirkan, para neyalan dan sebagainya,” ungkap dia.
Untuk bisa keluar dari negara yang hanya dicap sebagai negara berpenghasilan menengah maka Burhanuddin meminta komitmen Jokowi untuk merealisasikan gagasannya itu saat resmi menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia.
“Menurut bank dunia kita harus tumbuh 9 persen rata-rata selama 16 tahun. Menurut Bappenas 6-8 persen masih boleh tetapi diujung bisa harus 11-12 persen,” tutur mantan terpidana kasus aliran dana Bank Indonesia itu. (Has)
