Jumat, 29 Mei 20

Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk

Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk

Jakarta – Menurunnya harga minyak mentah dunia hingga 72 USD per barel, dari asumsi APBN 2015 sebesar 105 USD/barel menyebabkan pemerintah kehilangan revenue dari penjualan BBM dalam jumlah sangat besar yang menyebabkan APBN jeblok. Jika harga minyak mentah sebesar 105 USD/barel, maka revenue hasil penjualan minyak mentah sebesar Rp 367,92 triliun.

“Sedangkan jika harga BBM sebesar 72 USD/barel, maka revenue penjualan BBM hanya sebesar Rp 284,83 triliun,” ungkap Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti senior The Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam diskusi yang bertema Kebijakan Makro dan Mikro Jokowi-JK yang digelar INDEMO di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Dengan persoalan ini, lanjut Daeng, menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara Rp 119,09 triliun. Itulah sebabnya pemerintah Jokowi menaikan harga BBM, meskipun itu sama sekali tidak membantu kemampuan anggaran pemerintahnya.

“Selama ini pendapatan hasil penjualan minyak mentah perusahaan di Indonesia baik nasional, asing dan BUMN menjadi andalan pemerintah APBN. Dengan menurunnya harga BBM maka penerimaan pemerintah tersebut menurun,” paparnya.

“Sementera pemerintah harus membayar kepada perusahaan ongkos produksi minyak melalui cost recovery senilai Rp 16 miliar USD pada tahun 2015 nanti atau sekitar Rp 192 triliun. Cost recovery dibayar oleh pemerintah dalam dolar Amerika,” lanjutnya.

Jika harga mentah dunia terus melorot seperti sekarang ini, menurut Daeng, bisa dispastikan pemerintah Jokowi akan berhenti ditengah jalan karena tidak ada lagi uang untuk membiayai APBN.

“Menaikan harga BBM tidak akan banyak membantu peningkatan penerimaan pemerintah, sepanjang harga minyak mentah terus merosot,” tandas Pengamat AEPI yang juga Peneliti IGJ ini.

Ia pun mengingatkan bahwa kenaikan BBM mungkin akan menaikan penerimaan keuntungan pertamina, namun pertamina akan sulit memberikan setoran pada negara mengingat Pertamina sendiri diambang kebangkrutan akibat utang luar negeri.

“Jadi, selama ini sesungguhnya pemerintah senang dengan kenaikan harga minyak mentah, karena memberikan kontribusi besar  pada APBN dan sekaligus bisa menjadi justifikasi kenaikan harga BBM kalau harga minyak terus turun pemerintah Jokowi bisa langsung bubar,” tegansya.

Daeng merinci, pembiayaan anggaran dan cicilan utang pada tahun 2015 diperoleh dari sumber pembiyaan dalam Negeri sebesar Rp 269.709.700.514.000,00 atau dua ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus juta lima ratus empat belas ribu rupiah. Dan pembiyaan Luar negeri Neto sebesar negative Rp 23.815.010.452.00,010 atau dua puluh tiga triliun delapan ratus lima belas miliar sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah.

Utang baru Indonesia di tahun 2015 terdapat anggaran defisit sebesar Rp 245.894.690.062.000,00 atau dua ratus empat puluh lima triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam puluh dua ribu rupiah yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

Defisit Perdagangan
Dalam periode Januari – Juni Indonesia mengalami deficit perdagangan senilai defisit USS 1,15 miliyar hal ini terus meningkat sejak tahun 2012. Deficit perdagangan Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh impor migas USS 21,80 milyar, atau sekitar Rp 261,60 triliun.

“Kemudian disebabkan juga impor pangan yang membesar. Namun data impor pangan tidak ada yang pasti, dan terjadi perbedaan pendapat diantara analis,” tandas Salamuddin Daeng.

Bunga dan cicilan utang pokok luar negeri pemerintah Q1 2014 senilai USD 2,855 miliar. Sedangkan bunga dan cicilan utang pokok swasta pada saat yang sama USD 32,240 dengan demikian total bunga dan cicilan utang pokok luar negeri pemerintah dan swasta USD 35,095 atau Rp 421,140 triliun.

Utang Luar Negeri
Hingga kawartal 1 2014 utang luar negeri Indonesia mencapai 276,492 USD atau Rp 3.317 triliun pada tingkat kurs 12 ribu yang terdiri dari utang pemerintah dan otoritas moneter mencapai USD 130.412 miliar dan USD 145,980 miliar dari swasta.

Jadi, tegas Daeng, tambahan utang luar negeri dari Q1 sampai dengan Q4 2013 USD 6,964 miliar sebanding dengan Rp 83, 565 triliu, angka yang cukup besar terakumulasi setiap tahun.

Keuangan dan Utang Perbankan
Sedangkan total utang luar negeri Bank Rp 303,888 triliun dan utang luar negeri lembaga keuangan lainnya Rp 408,780 triliun dengan total keseluruhan Rp 712,668 triliun. Dalam tahun ini perbankan semakin tancap gas mengamankan likuiditas valuta asing dengan bukti mengajukan izin otoritas untuk meraih utang luar negeri sebesar USS 6 miliar.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total kredit konsumsi bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga hingga maret 2014 mencapai Rp 919,94 triliun tumbuh 13% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Masalah Kondisi Fisikal
Utang luar negeri pemerintah Indonesia sampai Juni 2014 mencapai Rp 1,032 triliun. Yang ditotalkan utang pemerintah yang bersumber dalam dan luar negeri Rp 2,598 triliun. Bunga utang pemerintah 2013 sebesar Rp 112,5 triliun dan utang luar negeri Rp 96,8 triliun.

“Maka dengan ini pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 58,8 triliun. Hal ini mewajibkan pemerintah membayar bunga dan cicilan utang pokok mencapai Rp 171,3 triliun,” beber Daeng.

Subsidi BBM 2014 Rp 210,7 triliun, subsidi listrik Rp 71,36 triliun sehingga subsidi energi 2013 memperoleh Rp 282,6 triliun. “Kondisi ini pemerintah didesak untuk hanya membayar bunga utang dan cicilan utang pokok ditambah subsidi BBM diperlukan anggaran minimal Rp 453,9 triliun,” tutur Pengamat AEPI.

Solusi
Berdasarkan persoalan tersebut peneliti IGJ ingin memberikan solusi dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan kestabilan kehidupan masyarakat Indoensia dalam bidang perdagangan dan investasi maka pemerintah harus berani melakukan renegosiasi perjanjian investasi dan perdagangan bebas dalam rangka ketahanan nasional, seperti melanjutkan rencana revisi Billateral Investment Treaty (BIT).

“Kemudian melaksanakan mainstreaming kepentingan nasional terkait dengan kelanjutan perudningan WTO, ASEAN, CEPA, IJEPA dan perjanjian bilateral lainnya,” bebernya pula.

Menurut dia, pemerintah harus menjalankan kebijakan subsidi, bea masuk, memperkuat local konten dan industry sebagai upaya memaksimalkan peluang yang masih ditoleransi oleh WTO. Melanjutkan kuota impor terhadap produk pertanian, perikanan dan holtikultura. Serta menciptakan regulasi dalam rangka meningkatkan keterlibatan nasional, perusahaan negara, BUMN dalam berbagai mega proyek infrastruktur.

Dalam bidang Energi dan kekayaan alam, lanjutnya, pemerintah harus berani melakukan nasionalisasi perusahaan migas sebagai langkah untuk meningkatkan produksi minyak nasional, mengatasi deficit perdagangan migas, menekan harga energy dalam negeri termasuk listrik dan minyak.

“Pemerintah harus berani meningkatkan pajak ekspor raw material, mineral minyak, gas, batu bara, CPO sebagai strategi meningkatkan pendapatan negara dan sekaligus mendorong industry nasional,” tuturnya.

Melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari bagi hasil kekayaan alam, mengamankan kekayaan nasional dan keselamatan generasi mendatang. Serta memperkuat peran BUMN terutama yang bergerak dalam sektor eksploitasi kekayaan alam.

Melalui Keuangan dan Perbankkan, menurutnya, pemerintah mesti melanjutkan pembatasan kepemilikan asing dalam perbankkan dan mambatasi utang luar negeri perangkkan baik yang langsung maupun melalu pasar keuangan. Memaksimalkan perbankkan sebagai agen og development dalam membiayai  industry nasional dengan melarang perbankkan berinvestasi dalam surat utang Negara.

“Perlu membagi tugas bank BUMN dalam dua bagian secara institusi dan program pertama bank yang beriorentasi membiayai investasi besar baik di dalam amupun di luar negeri. Kedua bank yang membiayai usaha rakyat seperti pertanian, perikanan, dan UKM,” terangnya.

“Perlu membatasi ekspansi kredit konsumsi dalam rangka mengatasi property buble.menetapkan pajak  yang bersumber dari transaksi pasar keuangan dan bursa saham. Serta mendorong keterlibatan bank nasional dalam pembiayai proyek proyek infrastruktur skala besar agar tidak jatuh ketangan  asing,” jelas dia pula.

Selanjutnya, melalui Industri Nasional dan BUMN pemerintah harus mampu menurunkan suku bunga perbankkan dalam ranka mendorong investasi dalam industri.

Menumbuhkembangkan industri nasional khususnya indusry dasar seperti besi baja, agro industri dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penerimaan pajak. Memperkuat posisi bank  BUMN dalam rangka merespon perdagangan bebas ASEAN dan pembiayaan ekonomi dalam negeri.

Mewajibkan kepada investasi luar negeri untuk melibatkan pihak nasional yang ditetapkan melalui daftar negative investasi. Serta membangun industry yang berhubungan dengan peralatan pertahanan keamanan.

Bagian pertanian dan perikanan pemerintah harus memberikan subsidi pertanian dan bantuan langsung insetif ditingkatkan dan bantuan subsidi BBM  serta bantuan langsung untuk nelayan ditingkatkan.

Membangun kembali dan memperluas infrastruktur pertanian dan perikanan dan membatasi kepemilikan asing dakan investasi di sector pertanian dan perikanan dalam rangka menyelamatkan petani dan nelayan.

Menjalankan asuransi pertanian atas kegagalan penen, kejatuhan harga yang ditangani oleh BPJS dan preminya dibayar oleh negara.

Terkait fiskal kesejahteraan sosial pemerintah harus berani melakukan renegosiasi utang luar negeri, tidak membayar bunga dan cicilan utang pokok dalam 5-10 tahun ke depan, melakukan evaluasi ulang proyek utang dan menghentikan proyek utang luar negeri yang tidak perlu.

Pemerintah harus berani menekan pengeluaran cost recovery migas dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan eksploitasi kekayaan dalam migas,mineral dan batu bara.

Memberlakukan pajak lingkungan terhadap eksploitasi kekayaan alam yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan, dan kawasan produktif lainnya serta menjalankan kebijakan pajak progresif yang diikuti dengan pemberantasan mafia pajak.

Mengamankan semua asset pemerintah terkait dengan BLBI dan program rekpitalisasi dan restrukturisasi akibat krisis 98. Memberdayakan rasionalisasi anggaran rutin terutama anggaran perjalanan dinas, program pemerintah dalam rangka menghentikan kebocoran.

Memaksimalkan pengembalian anggaran Negara yang tidak terserap baik dalam kementerian maupun dari pemerintah daerah. Serta meningkatkan bantuan langsung dalam rangka memajukan kegiatan produktif mereka. (Asma)

 

Related posts