Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Negeri Sakura, Jepang pada Selasa (22/8/2017). Dalam kunjungan itu, Susi bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Taro Kono.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga memaparkan kemajuan yang telah ditunjukkan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia tenggara, di mana nelayan Indonesia sudah dapat menangkap tuna hingga ukuran 80 kg dalam jarak 1-4 mil.
“Perikanan tangkap naik 11 persen tahun ini. Ikan naik 2 juta ton, sebanyak 20 persen untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kg tahun ini,” ungkap Susi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Oleh karena itu, Indonesia butuh teknologi yang lebih baik untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya perikanan yang dimiliki. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan.
Sementara itu, Menlu Kono mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Menteri Susi dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melakukan riset untuk proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan seminar terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dari praktik IUU Fishing. Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing,” imbuh Kono.
Taro juga sedikit bernostalgia, saat tinggal di Indonesia dirinya senang berkunjung ke Laut Sulu dan Laut Banda yang merupakan breeding zone 60 persen baby tuna di dunia.
“Kami mengapresiasi kegigihan Ibu Susi. Ibu Susi bahkan menyampaikan proposal ke markas pusat PBB di New York, minta agar ada peraturan tentang high seas untuk menyelamatkan sumber daya perikanan khusunya induk tuna dan proses peredarannya. Bahkan beliau meminta PBB membentuk lembaga khusus guna memberikan kontrol dan regulasi,” kenang Kono. (Poy)
