Jumat, 24 September 21

Eggi: “Penegak Hukum Soal Putusan Ahok Ngaco”

Eggi: “Penegak Hukum Soal Putusan Ahok Ngaco”
* Eggi Sudjana

Jakarta, Obsessionnews.com – Pengacara senior Eggi Sudjana meminta para penegak hukum untuk intropeksi diri. Ini terkait putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Pasalnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat harus legowo atas putusan JPU tersebut.

“Kabid Humas Polda Metro meminta masyarakat untuk legowo atas kelakuan JPU yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Saran yang memperlakukan publik bodoh dan dungu,” ungkap Eggi dalam pernyataannya, Senin (24/4/2017).

Pria yang juga seorang aktivis ini mengaku berbeda pendapat dari pernyataan institusi Polri ini.

Jika keadilan tidak terpenuhi menurut Thomas Hobbes, rakyat memiliki hak untuk memberontak. Pandangan yang sama juga dari Al Mawardi dan Al Maudhudi.

“JPU melanggar dua kata adil dalam Pancasila, pada sila kedua dan sila kelima. Tak ada kata atau pun hukum yang menyatakan legowo terhadap ketidakadilan, apalagi akibat kesewenang-wenangan, abuse of power,” jelasnya.

Pelanggaran kepada rasa keadilan harus dilawan, bukan legowo. Lakukan apa saja untuk melawan ketidakadilan.

“Saran dari Argo itu, adalah saran orang yang tak kunjung duduk di kursi di bangku sekolah. Kalau pun pernah, pasti sedang mendengkur, jadi tak paham,” ujarnya.

Saran itu melawan hukum positif, melawan kontitusi, melawan filsafat hukum, melawan konvensi penafsiran hukum, melanggar Peraturan Jaksa Agung No 28 Tahun 2014, melanggar hukum acara.

Pelanggaran tersebut diantaranya, pertama sejak kapan dakwaan primer boleh diganti dakwaan subsider, yang bukti-buktinya terbukti di persidangan?

Kedua, sejak kapan tuntutan boleh membuang yurisprudensi hukum di mana tak seorang pun terpidana blasphemi yang tidak masuk penjara?

Ketiga, sejak kapan tuntutan hukum boleh tak mengambil bukti materil buku blasphemi Ahok, kampanye mantan Gubernur Bangka Belitung Ahok?

Keempat, sejak kapan tuntutan hukum diperbolehkan hukum tak mengambil bukti bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya di Al Jazeera, Wifi berpasword kafir?

Dan kelima, sejak kapan JPU boleh melanggar kode etik profesi?

Si Raja Demo ini kecewa atas sikap Argo dan meminta tidak perlu menjawab pertanyaan yang ia sampaikan. Dirinya hanya membutuhkan kode etik profesi dari profesi (Djoko Edhi Abdurrahman, wakil sekretaris LPBH PBNU).

Eggi berjidat hitam ini mengaku hanya meneruskan tulisan dari Djoko mengingat beredar informasi soal Ahok ini.

“Menyambung tulisan Brother Djoko Edhi Abdurahman tersebut, juga perlu ditambahkan jika benar info yang saya peroleh semalam dari lingkaran kekuasaan bahwa Jkw sesungguhnya tidak suka Ahok buktinya hukum di proses mulai dari jadi tersangka sampai dengan terdakwa, juga ia mengatakan sungguh aneh kejaksaan mendakwa dengan dua pasal yang di berikan alternatif antara pasal 156 dan 156 a yang berbeda  tuntutan hukum nya hingga ia mesti menunggu tuntutan yang mana yang diajukan jaksa nya ???” beber Eggi.

Dengan adanya tuntutan jaksa hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, ucap Eggi, hal ini sebenarnya Jaksa sudah berfungsi menjadi Advokat bagi Ahok dan berusaha membebaskan nya.

“Jadi, Jaksa Agung harus bertanggung jawab dalam tragedi penegakkan hukum yang ngaco alias tidak benar ini, oleh karena itu Jaksa Agung mestinya tahu diri untuk mengundurkan diri jika tidak tau diri ya rakyat yang harus berjuang mengundurkannya,” imbuh pria bertubuh kekar ini.

Menurutnya, hal ini penting agar dampaknya pada Mahkamah Agung (MA) janganlah mengintervensi para hakim yang mengadilinya agar tidak memutus ringan, bahkan hakim dapat memutuskan sesuai pasal 156 a Kuhp yaitu 5 tahun penjara lebih dari itu. Dengan keyakinan hakim, serta alat bukti dan keterangan saksi-saksi ahli, terutamanya jelas telah menyatakan Ahok telah memenuhi unsur tindak pidana Penistaan Agama Islam.

“Jadi sudi kiranya para hakim memutus ahok lebih dari 5 tahun juga bagus dan boleh melampaui Ultra Petitum . Semoga Allah Swt memberi taufik dan hidayahnya pada para hakim untuk menghukum berat si Penista Agama ( PA ) Ahok ! Salam Juang Advokat, Dr. Eggi Sudjana SH M.Si,” pungkasnya. (Popi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.