Sabtu, 21 Mei 22

Dukung UU Pemilu, Zulkifli: Saya Bisa Dimarahi Kader

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, dirinya tidak mau mendukung paket A dalam pembahasan RUU Pemilu seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Ia mengaku takut dimarahi kader bila ikut mendukung paket A yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25%.

“Kalau saya setuju (UU Pemilu) saya bisa dimarahi para kader,oleh karena itu kita absen walaupun di TV judulnya walkout semua kan itu sebetulnya kami absen tidak ikut dalam proses voting itu sendiri,” kata Zulkifli di DPR, Senayan, Senin (24/7/2017).

Dalam sidang paripurna pada Jumat kemarin, PAN memang tidak ikut dalam rapat penetuan Undang-Undang (UU) Pemilu. Sejak awal partai ini memang menolak untuk mendukung pemerintah. Namun, Zulkifli tidak mau disebut aksinya walk out.

“Itu sebetulnya kami absen tidak ikut dalam proses voting itu sendiri,” jelasnya.

Ketua MPR-RI ini juga menegaskan PAN melakukan absen dalam rapat putusan undang-undang pemilu karena memang tidak memungkinkan untuk menyetujui undang-undang tersebut. “Tidak mungkin kita setujui yang akan menghabisi partainya sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Empat Fraksi masing-masing Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN menarik diri dari Rapat Paripurna yang memasuki proses “voting” untuk menentukan isu ambang batas presiden “presidential threshold” yang terbagi dalam paket A dan paket B.

Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (20/7) malam tersebut, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Muzani, Fraksi PKS yang diwakili oleh Al Muzzammil, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Benny K Harman dan Fraksi PAN yang diwakili oleh Yandri Susanto.

Mereka menyampaikan pandangan masing-masing Fraksi untuk tidak ikut serta dalam proses selanjutnya untuk memutuskan paket A atau B yang khususnya terkait ambang batas parpol mengajukan calon presiden atau “Presidential Threshold”.

“Apapun yang sudah diputuskan kami hormati, kami sampaikan bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan tingkat kedua kami menyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan malam ini,” kata Yandri.

Hal serupa juga disampaikan oleh Benny K Harman bahwa Fraksi Partai Demokrat tidak ingin menjadi parpol yang melanggar prosedur. Menurut dia, atas dasar pertimbangan tersebut fraksinya memutuskan untuk tidak ikut mengambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan fraksinya tidak ikut dalam pengambilan voting tersebut dan tidak bertanggung jawab atas putusan politik tersebut. Al Muzzammil menegaskan partainya memiliki sikap yang sama sehingga menarik diri dari Rapat Paripurna DPR tersebut. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.