Jumat, 7 Agustus 20

Dukung Perppu Pilkada, ARB Hianati Munas?

Dukung Perppu Pilkada, ARB Hianati Munas?

Dukung Perppu Pilkada, ARB Hianati Munas?

Seperti public ketahui bahwa salah satu rekomendasi Muasyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua Bali adalah menolak Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Rekomendasi itu meminta Ketua Umum (Ketum) terpilih Aburizal Bakrie (ARB) lewat Fraksi Golkar di DPR—yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)—-memperjuangkan penolakan Perppu tersebut. Rekomendasi itu mengikat, karena disampaikan dalam Munas resmi yang dihadiri para pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tigkat I dan II se Indonesia. Pertanyaannya adalah jika benar rekomendasi tersebut berlaku mengikat apa akibatnya, bilamana ternyata tidak dilaksanakan, atau malah justeru berbalik mendukung Perppu Pilkada lamgsung?

Dalam posisi saat ini, ARB ibarat makan buah simalakama, melaksanakan rekomendasi Munas berarti dia harus siap berseberangan dengan Partai Demokrat (PD) dan sebagian anggota KMP. Padahal, sebelumnya ARB juga telah mengantongi kesepakatan dengan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Golkar dan KMP akan mendukung Perppu Pilkada, kalau PD mendukung mereka saat voting penentuan pimpinan DPR dan MPR, Sehingga seperti kita ketahui pimpinan DPR dan MPR dikuasai KMP dan PD, karena mereka menang jumlah saat voting lawan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura.

Sebaliknya, jika ARB tidak melaksanakan rekomendasi Munas Bali, dia bisa dianggap atau dituding para pimpinan DPD yang hadir di Munas dan telah membubuhkan tandatangan rekomendasi itu sebagai penghianat. Untuk ini tidak jelas ada atau tidak sebab yang tahu pasti tentunya ARB sendiri. Namun membaca surat pembaca Obsessionnews yang dilayangkan oleh kader Golkar bernama Teddy Samsuri, Kamis (11/12).

Dimana dia mengungkapkan kekecewaannya yang begitu mendalam kepada partai yang dicintainya itu karena sikap dan tindakan ARB yang dinilainya mencla-mencle, tidak konsisten. Dengan kejadian tersebut, maka asumsi bahwa kekecewaan yang sama hampir pasti muncul di kalangan para pendukung Munas Bali mungkin saja benar-benar terjadi. Pertanyaannya adalah apakah akibat kejadian tersebut para pimpinan DPD I dan II pendukung Munas Bali akan berbalik  mendukung kubu Agung Laksono yang dinilainya lebih konsisten?

Jawabnya belum pasti, kecewa mungkin saja tetap ada tetapi untuk mendukung kubu Agung nampaknya peluangnya cukup kecil. Mengapa? Karena mereka kebanyakan adalah pendukung yang menolak Pilkada langsung. Artinya mereka adalah kelompok orang-orang yang menghendaki Pilkada cukup dilakukan oleh DPRD. Sebab dengan Pilkada melalui dewan kesempatan atau peluang mereka untuk menjadi Kepala Daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur sangat terbuka.

Sementara kubu Agung adalah kelompok yang sejak awal mendukung Pilkada langsung atau cenderung setuju dengan Perppu yang dikeluarkan SBY. Dan soal tudingan ARB penghianat bisa saja muncul, tetapi itu saya kira hanya sekedar pelampiasan kekecewaan belaka. Tentang mosi tidak percaya dari kelompok itu pun belum tentu akan dilakukan sekarang, karena mereka juga pasti berhitung bahwa saat ini kepungurusan Golkar yang sah belum ada. Sikap mereka diyakini akan berubah nanti setelah pemerintah  mengeluarkan keputusan yang menyatakan kubu A atau kubu B lah yang sah. Karena itu itu kita tunggu saja keputusan pemerintah. (Arief Turatno wartawan senior)

 

Related posts