Jumat, 2 Desember 22

Dukung Perda Syariah, PPP: Cerminan Hukum Pancasila

Dukung Perda Syariah, PPP: Cerminan Hukum Pancasila
* Wakil Ketua Umum PPP M Arwani Thomafi. (Foto: metrotvnews.com).

Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penerapan Peraturan Daerah (Perda Syariah). Menurut Wakil Ketua Umum PPP M Arwani Thomafi, Perda Syariah merupakan cerminan hukum Pancasila.

“Adopsi hukum agama (syariah) baik pada tingkat UU maupun perda sesungguhnya merupakan pencerminan negara hukum Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Arwani, Jumat (16/11/2018).

Ia mengatakan sepanjang UU dan perda dibentuk berdasarkan prosedur legislasi yang benar dan sesuai aturan, maka harus diterima sebagai bagian hukum nasional atau daerah. Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak UU atau perda bermotif agama yang dinikmati masyarakat Indonesia.

Seperti pemberlakuan UU No 1/1974 tentang Perkawinan, yang merupakan bentuk terbaik dari adopsi hukum agama syariah dalam hukum positif negara. UU ini terbukti berjalan baik dan tetap dalam semangat NKRI.

Menurut Arwani, pernyataan Ketum PSI mencerminkan ketidaktahuan sejarah dan hukum di Indonesia. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa aturan di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan.

Pernyataan itu disampaikan Arwani menanggapi penolakan Perda Syariah oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. Meski sama-sama partai koalisi pendukung pemerintah, namun terkait isu ini kedua partai berbeda pandangan.

Menurut Arwani, pernyataan Ketum PSI mencerminkan ketidaktahuan sejarah dan hukum di Indonesia. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa aturan di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan.

“Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia,” paparnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.