Senin, 18 Oktober 21

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Dijebloskan ke Penjara

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Dijebloskan ke Penjara

Padang, Obsessionnews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) langsung menjebloskan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) cath lab Rumah Sakit Strok Nasional (RSSN) Bukittinggi, ke penjara, Kamis (12/3), setelah tujuh bulan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka adalah Sri Ambarwati dan Mawardi. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada tahun anggaran 2011.

Sebelum dijebloskan ke penjara, Sri Ambarwati dan Mawardi menjalani pemeriksaan selama enam jam di Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh Kota Padang. Mereka mulai diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB, begitu dijemput dari Jakarta setelah ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Kejati Sumbar Sugiono mengatakan, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alkes cath lab RSSN Bukittinggi berjumlah tiga orang, dan seorang lagi masih buron.

“Jumlah tersangkanya tiga orang, masing-masing Sri Ambarwati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Mawardi sebagai rekanan. Satu lagi Deni Setiawan sebagai penyedia barang dan jasa. Namun yang berhasil ditangkap baru dua orang, yaitu Sri Ambarwati dan Mawardi. Diharapkan untuk yang satu orang lagi, yakni Deni Setiawan, segera ditangkap,” kata Sugiono kepada wartawan, Kamis (12/3).

Dia mengatakan, dua tersangka ini ditangkap pada Rabu (11/3) di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. “Informasi yang diperoleh dua tersangka ditangkap di apartemen di wilayah Jakarta Selatan,” katanya.

Usai menjalani pemeriksaan, Sri Ambarwati dan Mawardi dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas Dua A Padang di Muaro. Mereka dibawa setelah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan.

Sugiyono mengatakan, kerugian negara atas perbuatan mereka berkisar Rp 14 miliar. Kasus tersebut berawal saat RSSN Bukittinggi melakukan pengadaan alkes catch lab pada tahun 2011 dengan anggaran Rp 16,8 miliar. Namun, alat tersebut tidak dapat difungsikan untuk masyarakat yang membutuhkan. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.