Rabu, 26 Januari 22

Dua Alasan Berlawanan Di Balik Jatuhnya Ade Komarudin

Dua Alasan Berlawanan Di Balik Jatuhnya Ade Komarudin
* Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Jakarta, Obsessionnews.com – Setya Novanto resmi menjabat sebagai Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara ‎II DPR RI Rabu (30/11/2016).

Kembalinya Novanto sebagai Ketua DPR ditopang dengan kekuatan politik yang besar. Ia tidak hanya didukung oleh partainya, Golkar. Tapi, seluruh fraksi yang ada di DPR juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum Golkar tersebut.

Hanya saja, ada dua sudut pandang melihat ‎lengsernya Ade sebagai Ketua DPR. Pertama, isu yang beredar di media, Ade diganti karena alasan untuk menjaga marwah dan wibawa partai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK yang mengembalikan nama baik Novanto.

MK mengabulkan permohonan Novanto untuk mengembalikan nama baiknya setelah diterpa kasus “Papa minta saham.” yang menyebabkan ia mundur,  sehingga partai menilai Novanto layak menjabat kembali sebagai Ketua DPR karena tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah.

Keputusan mengembalikan Novanto sebagai Ketua DPR disepakati dalam rapat pleno Partai Golkar Senin (21/11). Awalnya, saat wacana ini mencuat, banyak politisi senior yang menolak, seperti Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Meski akhirnya Aburizal menyetujui.

Namun belakangan, tiga jam sebelum Ade dicopot sebagai Ketua DPR isunya berubah. Ade disebut diberhentikan sebagai Ketua DPR setelah lebih dulu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Ade melakukan dua pelanggaran etik.

‎Pertama, Ade divonis bersalah dengan sanksi ringan saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI. Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI.

Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Begitulah, keputusan MKD tiga jam sebelum sidang paripurna berlangsung.

“Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan amar putusan, di Ruang MKD DPR Rabu (30/11/2016).

Ade sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik saat melakukan pemindahan mitra kerja dari Komisi VI ke Komisi XI dan juga memperlambat proses pembahasan Ketua RUU Pertembakauan. Ia dilaporkan ke MKD oleh salah satu rekan partainya di Golkar.

Melihat ini, Ade merasa laporan ke MKD ini hanya sebagai salah satu tujuan untuk menjatuhkan dirinya secara politik. Sebab, ia yakin sampai saat ini ia tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang mereka tuduhkan.

“Kelihatan tanda petik itu (laporan MKD) diada-adain, biar publik yang menilai. Saya akan hadapi, ikuti dengan baik saja,” kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ade mengatakan, sejak menjadi anggota DPR pada tahun 1997, proses PMN selalu menjadi domain Komisi XI karena melibatkan Kementerian Keuangan. Karenanya, menurut Ade, pengalihan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI dalam proses PMN tidak salah.

“Sekarang saya diadukan, rapopo, tadi saya sudah jelaskan. Termasuk saya diproses secara politik, saya akan hadapi, akan proses. Semua terus lanjut ke paripurna,” lanjut pria yang akrab disapa Akom itu. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.