Sabtu, 16 Oktober 21

DPRD Kota Magelang: Agen Elpiji Tak Berhak Naikkan Harga

DPRD Kota Magelang: Agen Elpiji Tak Berhak Naikkan Harga
* Aji Setyawan, anggota DPRD Kota Magelang

Magelang, Obsessionnews – Harga bahan bakar minyak (BBM) naik lagi. 1 Maret 2015 harga premium naik Rp 200 menjadi Rp 6.900 per liter. Kenaikan BBM diiringi langkanya gas elpiji 3 kg. Untuk mengetahui sejauh mana dampak kenaikan BBM dan langkanya gas elpiji 3 kg pada masyarakat, obsessionnews.com mendapat kesempatan wawancara khusus dengan Aji Setyawan, anggota B DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/3). Politisi PDIP Perjuangan ini membidangi keuangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan perusahaan daerah. Selain masalah BBM dan kelangkaan gas elpiji 3 kg, Aji juga diwawancarai tentang konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

Berikut petikan wawancara dengan Aji:

Bagaimana pendapat Anda dengan kenaikan harga BBM dan langkanya elpiji 3 kg? Apa dampaknya pada masyarakat?

Otomatis kalau harga BBM naik semuanya ikut naik, harga sembako naik, karena kita masih tergantung pada BBM. Sementara itu gas elpiji 3 kg itu untuk rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM). Masyarakat memang membutuhkan gas elpiji 3 kg yang murah. Tapi, saya prihatin karena akhir-akhir ini gas elpiji 3 kg langka. Karena gas elpiji 3 kg langka, banyak warga yang beralih ke gas 12,8 kg. Harganya memang lebih mahal. Tetapi untuk kondisi saat ini tidak ada salahnya menggunakan gas 12,8 kg, karena pemakaiannya lebih lama dan awet ketimbang gas 3 kg.

Kalau ingin menjaga harga gas elpiji 3 kg atau 12,8 kg, bisa dicek dari agen elpiji menuju ke pangkalan elpiji. Jika dari agen aturannya harga elpiji 3 kg Rp 13.750, dan jika dijual dari pangkalan maksimal Rp 15.000. Jika masyarakat membeli dari pangkalan melebihi harga maksimal tersebut, bisa kena sanksi dari agen elpiji tersebut yang berakibat ditutupnya pangkalan elpiji.

Jika kelangkaan dijadikan alasan untuk menaikkan harga elpiji, menurut saya hal itu tidak benar, karena aturan mainnya sudah jelas. Mungkin kuota pengiriman dibatasi, tapi agen atau pangkalan elpiji tidak mempunyai hak untuk menaikkan harga elpiji.

Di luar BBM dan elpiji, bagaimana komentar Anda mengenai konflik Ahok dengan DPRD DKI Jakarta?

Anggota DPRD mendapat gaji, tunjangan, dan uang perjalanan dinas. Tapi jika menggunakan dana siluman lewat APBD untuk kesejahteraan anggota DPRD seperti yang dikatakan Ahok, itu saya tidak setuju. Sama saja itu disebut ‘maling’. Kan DPRD sudah dilabeli dengan kata ‘terhormat’. Masak kelakuannya tidak terhormat. Apa kata dunia?

Apakah kasus DPRD DKI Jakarta tersebut bisa mengungkap kasus yang sama di daerah-daerah lain?

Bisa jadi, karena setiap daerah mempunyai karakter dan caranya sendiri-sendiri. Saya memberikan apresiasi pada Ahok, karena dia berani membongkar dana siluman DPRD DKI Jakarta, yang menyebabkan APBD-nya membengkak. (Nissa)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.