Surabaya, Obsessionnews – Bocornya soal Ujian Nasional (UN) SMP hingga muncul kunci jawaban disayangkan oleh Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim). DPRD menduga ada mafia pendidikan untuk membocorkan kunci jawaban soal. (Baca Juga: Kebocoran Naskah UN Dikhawatirkan Terulang Kembali)
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mochammad Eksan menegaskan, Komisi E sudah menerima laporan adanya kebocoran kunci jawaban di beberapa daerah, yakni Jember, Lumajang, dan Surabaya. Meskipun kunci jawaban tersebut masih diragukan kebenarannya, pihak terkait harus bertanggung jawab.
“Jujur kebocoran soal UN dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi isu karena setiap tahun selalu muncul kebocoran UN. Kunci jawaban beredar adalah bukti nyata jika memang ada kebocoran,’’ kata Eksan ketika ditemui obsessionnews.com di Surabaya, Rabu (6/5/2015).
Politikus Partai Nasdem tersebut menilai sudah bukan rahasia umum, UN itu adalah proyek besar, karena percetakan soal memakan dana besar.
Jika setiap jenjang sekolah peserta UN rata-rata 1 juta siswa sudah bisa dihitung berapa besar anggaran hanya untuk mencetak soal dan kunci jawaban. Apalagi UN selama ini masih belum bergeser dari paradigma lama. “Gengsi-gengsian dan reputasi sekolah ditentukan oleh UN. Pemahaman inilah yang keliru,” katanya
Menurutnya, selama ini yang menjadi problem adalah tidak meratanya pendidikan, yakni ada sekolah favorit dan tidak favorit. Begitu juga infrastruktur pendidikannya yang tidak sama. Seharusnya ada kebijakan pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi adanya kebocoran soal UN.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku prihatin dengan adanya kebocoran kunci jawaban UN SMP. Evaluasi total dalam pelaksanaan UN harus dilakukan.
“Pasca pelaksanaan UN Komisi E akan memanggil kepala dinas pendidikan dan sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi secara total pelaksanaan UN yang banyak menemui permasalahan. Mulai dari UN online yang sempat ngadat sampai adanya kebocoran soal hingga beredarnya kunci jawaban,” ungkap politikus PAN ini.
Suli menegaskan, selama ini UN selalu menjadi kepentingan bisnis dari pemerintah pusat, karena pengendali utama UN mulai dari percetakan hingga distribusi semua dikendalikan pusat, dan akibatnya terjadi permainan dalam proses itu. (Adi)
