Padang, Obsessionnews – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Arkadius Dt. Intan Bano menyambut baik program pemerintah meluncurkan 1.000 Minang Mart di Sumbar.
Kekhawatiran akan mematikan pasar tradisional yang ada di Sumbar menurut Arkadius hal itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, akan membantu pedagang dan masyarakat.
“Kita mendengar Minang Mart itu menampung produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari masyarakat kita. Bagus. Memberikan barang dengan harga yang sangat baik kepada pedagang kita. Bagus. Memordenisasi pedagang-pedagang tradisional sesuai kategori yang ditentukan, bagus,” kata Arkadius usai Rapat Paripurna DPRD Sumbar Rabu (25/5/2016).
Namun, menurut Arkadius, sebelum program 1000 Minang Mart berjalan, yang perlu dikaji, apakah mendirikan sejalan dengan konsep awal, untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, atau justru konglomerasi baru. “Ini perlu disampaikan dan diimformasikan kepada masyarakat kita secara keseluruhan,” ujar Arkadius.
Kemudian, siapa pemiliknya berikut darimana sumber pendanaannya. “Sekarang melibatkan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang pertama Grafika dan Jamkrida serta Bank Nagari. Inikan perlu dikaji secara matang,” ujarnya.
Meski demikian, sebagai pimpinan DPRD Sumbar, Arkadius mendukung program tersebut sejauh membantu UMKM dan ekonomi kerakyatan. Namun hal itu perlu dibicarakan dengan DPRD Sumbar karena kebijakan itu ada kaitannya dengan tiga BUMD sebagai pendukung kegiatan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Selasa (24/5), melaunching 1000 Minang Mart di Sumbar, sekaligus penandatangan kerjasama (MoU) dengan tiga BUMD, yaitu Bank Nagari, Jamkrida dan Grafika Jaya Sumbar.
Pemilik toko atau kedai mendapat jaminan modal dengan kredit rendah serta jaminan kredit bagi yang tidak punya modal masing-masing kepada Bank Nagari sebagai pemberi modal dengan jaminan kredit rendah. Sedangkan Jamkrida pemberi jaminan kredit dan untuk pengembangan usaha, manajemen serta pengelolaan barang dilakukan PT Grafika Jaya Sumbar sekaligus memfasilitasi perlengkapan Informasi Teknologi atau IT.
Irwan Prayitno megatakan, untuk menjalankan program untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan itu dibutuhkan anggaran Rp 5 Miliar. Dana itu sebagai modal membeli barang dari produsen. Dana dimaksud tidak didapat melalui APBD, melainkan kucuran dari penanam modal asal Sumatera Barat.
“Modal awal kita dari investor lokal, kalau dari luar Sumatera Barat susah untuk mengajaknya karena ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan sekedar mencari untung. Saya yakin kalau ini berjalan mulus, banyak manfaat yang didapat. Ekonomi kerakyatan hidup, inflasi dapat ditekan karena rantai distribusi diperpendek,” kata Irwan Prayitno. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
