Selasa, 26 Oktober 21

DPR Usul Pemerintah Pusat Ambil-alih Pengelolaan Bus Transjakarta

DPR Usul Pemerintah Pusat Ambil-alih Pengelolaan Bus Transjakarta

Jakarta, Obsessionews – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengusulkan agar Bus TransJakarta langsung dikelola oleh pemerintah pusat bukan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini menyusul banyaknya persoalan mengenai sistem pengelolaan Bus Transjakarta yang dinilai masih‎ corat marut.

Terlebih kata Rambe, Bus Transjakarta termasuk salah satu aset negara yang mestinya diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat. Usulan ini disampaikan oleh Rambe saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno di ruang komisi II DPR RI, Senin (2/2/2015).

“Busway harus dikelola negara, bukan Pemprov. Tapi ini akan kita bahas dalam pembahasan khusus bersama pemerintah dalam rencana menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Aset Negara,”‎ ujarnya.

Menurutnya, banyak aset-aset negara yang sampai saat ini tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, aset negara banyak dikuasai oleh pihak swasta untuk kepentingan pribadi, seperti beberapa ruas tanah yang telah dijadikan mall, jalan tol dan lain sebagainya. Kondisi lebih disebabkan karena negara selama ini tidak bisa mengelola aset-aset tersebut dengan baik.

Politisi Partai Golkar itu juga menambahkan, beberapa aset negara seperti Gelora Bung Karno (GBK), Kawasan Kemayoran juga harus dikelola pemerintah pusat bukan dikelola lagi oleh Pemprov DKI Jakarta. “Ini kan harusnya aset-aset yang dikerjasamakan, bukan di kelola sepenuhnya. Maka nanti kita atur dalam RUU Aset Negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Rambe menjelaskan dengan adanya RUU Aset negara ini pada dasarnya bertujuan agar, dana-dana yang selama ini dikelola oleh pihak swasta atau Pemda dapat dikembalikan untuk kepentingan negara. “Ini bagaimana dana-dana tertangkap tangan juga tidak dikembalikan ke negara. Ini tidak benar, harus diatur dalam UU yang lebih detail,” jelasnya. ‎(Albar)

Related posts