Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin tidak mempersalahkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta bantuan kepada TNI untuk menjaga dan mengamankan KPK dengan adanya ketegangan yang terjadi antara KPK dan Polri.
“Ya kalau niatnya untuk menjaga keamanan saya kira tidak ada masalah,” ujarnya di DPR, Senin (26/1/2015).
Politisi Partai Golkar itu tidak memandang bahwa langkah itu adalah bagian dari intervensi TNI terhadap perselisihan yang terjadi antara Polri dengan KPK. Menurutnya, anggapan itu terlalu jauh. TNI tetap tidak boleh ikut-ikut dalam persoalan politik, tugasnya membantu masyarakat dan menjaga NKRI.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengaku tidak mempermasalahkan adanya pengamanan KPK dari institusi Polri. Menurut Ryamizard, bantuan dari TNI hanya bertujuan untuk menghindari bentrok fisik antara dua intsitusi tersebut sehingga bisa menghadirkan rasa aman di masyarakat.
“Fakta alasannya adalah, ya supaya jangan terjadi kelahian. Cuma bantu mengamankan,” katanya di DPR, Senin (26/1/2015).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menegaskan, TNI tetap akan bersikap netral dalam melihat kasus ini. Menurutnya, tidak ada upaya keperpihakan TNI dengan KPK. Sebab, KPK maupun Polri sama-sama memiliki hubungan yang baik dengan TNI.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah aparat Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015).
Setelah adanya aksi penangkapan itu, hingga sampai saat ini Gedung KPK masih ramai dipenuhi oleh para aktivis penggiat anti korupsi. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada KPK. Namun disisilain, ada juga aktivis yang datang ke KPK untuk mendukung Polri. Dengan adanya masa yang begitu banyak di KPK. Abraham khawatir terjadi bentrok fisik. (Albar)
