Jumat, 7 Oktober 22

DPR Siapkan Pansus Asap

DPR Siapkan Pansus Asap

Jakarta, Obsessionnews – Kalangan ‎DPR RI mendesak pemerintah menetapan status bencana kabut asap sebagai bencana nasional. Bila permintaan itu tidak diindahkan, maka lembaga legislatif ini akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) asap agar ada penanganan serius terhadap bencana yang telah memakan korban jiwa.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, saat ini di DPR sudah membentuk dua Panitia Kerja (Panja) yakni Panja Asap di Komisi II dan Panja perusakan lingkungan hidup di Komisi IV. Namun, Aziz berpandangan, hal tidak cukup untuk penanganan bencana ini agar tidak terulang.

Sebab, ‎masalah asap ini  merupakan masalah yang turut melibatkan badan-badan dan lintas komisi di DPR, mulai dari hukum di Komisi III, lingkungan hidup di Komisi VII, kehutanan di Komisi IV, kesehatan di Komisi IX hingga penanggulangan bencana di Komisi VIII.

‎”Ini harus disikapi secara serius. Saya kira jangan hanya sekedar Panja, kita harus mendorong ke Pansus,” kata Politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerindra menambahkan, fraksinya di DPR mendukung dibentuknya Pansus Asap. Sebab, panja juga dianggap tidak cukup menyelesaikan persoalan tersebut.

“Bencana nasional kan ada penegakan hukumnya, akan mengecek penyebabnya apa. Makanya kami dukung Pansus biarlah brjalan dengan Pansus dan ada kawal hukum juga,” kata Edhy Prabowo.

Edhy sangat geram dengan pemerintah yang sudah 3 bulan bencana asap terjadi namun belum juga menunjukan pengurangan kabut asap di sejumlah daerah. Menurutnya, apabila sejak awal pemerintah melaksanakan upaya preventif (pencegahan) maka bencana asap ini tidak akan terjadi.

“Memang kalau mau menentukan bencana  nasional kan ini kembali ke pemerintah, kita tidak punya kewenangan. Tapi, apa menunggu banyak korban baru bencana nasional, kenapa tidak antisipasi dari sekarang,” tegas‎nya.

‎Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay. Ia menegaskan bila  rekomendasi dan masukan masyarakat dan DPR diacuhkan oleh pemerintan, tentu diperlukan langkah-langkah lain seperti pembentukan Pansus

“Tidak tertutup kemungkinan DPR membentuk Pansus karlahut dan bencana asap untuk menelusuri penyebab untuk selanjutnya dicarikan solusi yang lebih komprehensif,” kata Saleh Daulay.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan,pada waktu Rapat Kerja Rabu, (21/10/2015), Komisi VIII dan kepala BNPB telah menyepakati untuk menjadikan bencana karlahut sebagai bencana nasional.

Selain itu, komisi VIII mendesak agar kepala BNPB menginisiasi lahirnya keppres yang menyatakan agar lahan bekas kebakaran hutan tidak diperbolehkan untuk diubah menjadi lahan perkebunan.

“Kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah preventif agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Apalagi, kebakaran ini telah menelan kerugian yang luar biasa, termasuk pemanfaatan APBN untuk pemadamannya,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.