Jumat, 17 September 21

DPR Sebut Bawaslu Bukan Sekedar Aksesoris

DPR  Sebut Bawaslu Bukan Sekedar Aksesoris
* Rambe Kamarulzaman

Jakarta, Obsessionnews – Dalam ‎rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi II dan Komisi III DPR dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015) diisepakati peran Bawaslu harus diperkuat.

Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman mengatakan, tidak ada alasan untuk memperkuat kembali peran Bawaslu dalam mensukseskan Pilkada serentak. Menyusul, ada desakan agar Bawaslu dibubarkan. Sebab, keberadaannya dianggap hanya sebagai aksesoris belaka, atau tidak terlihat.

“Tidak ada menghendaki Bawaslu hanya sebagai aksesoris Pilkada, tapi kita hendaki Bawaslu/Panwaslu di perlu kuat. Saya juga minta Panwaslu sampai level paling bawah di didik dengan benar,” kata Rambe Kamarulzaman.

Ketua Bawaslu Muhammad pun menyayangkan adanya anggota dewan maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa Bawaslu hanya sebagai aksesoris Pilkada. Menurutnya, omongan itu tidak disertai dengan data yang akurat.

“Kami menyayangkan ada yang menyatakan Bawaslu sebagai aksesoris pilkada,” kata Muhammad.

Padahal, pihaknya mengaku sudah melakukan pemetaan titik rawan hasil evaluasi Pilkada, Pileg, Pilpres sebelumnya. Salah satu yang menjadi titik rawan dan tren modus baru yakni abuse of power seperti konflik kepentingan Pilkada, birokrasi, PNS, APBD, potensi kelompok petahanan menggunakan fasilitas negara secara tidak benar.

“Bimbingan teknis (bimtek) tingkat desa dan kelurahan serta rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder mengenai daerah rawan di 100 titik kabupatan/kota yang menghadirkan parpol, ormas dan lainnya untuk menyamakan visi Pilkada serentak dan memberikan pencegahan,” paparnya.

Selain itu, ia mengatakan, Bawaslu telah mempersiapkan internal pengawasan Pilkada, dengan membuat 10 peraturan Bawaslu karena tidak dapat dihindari ada yang beberapa diantaranya menunggu penetapan PKPU. “Dalam forum ini kami memberikan waktu penetapan PKPU. Sekarang Perbawaslu sudah ditetapkan di Kemenkumham,” ujarnya.

Muhammad pun menghimbau kepada seluruh pihak agar jumlah pelanggaran dalam Pilkada serentak nantinya tidak dilihat dari kasus per kasus. Melainkan, dilihat dari bagaimana pencegahan konflik dalam Pilkada. “Jumlah pelanggaran yang dilihat jangan dari kasus, tapi dari pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu,”

Aziz menambahkan, pernyataan seperti sama saja melecehkan dan ingin memperlemah Bawaslu. Hal ini pun juga dinilai Aziz sebagai upaya juga ingin menggagalkan Pilkada serentak 2015. “Ini tidak boleh, kita harus perkuat Bawaslu. Jangan nanti kita dikira setiap mau buat UU seperti revisi UU KPK, kita ingin perlemah. Padahal kami ingin perkuat,” kata Aziz.

Aziz pun meminta, pihak komisi II DPR membuka rekaman isi rapat KPU-Bawaslu belum lama ini serta melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk diproses lebih lanjut. Sebab, tegasnya, Pilkada serentak ini disukseskan mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahapan akhir pelantikan kepada daerah. “Ini harus ditindak, saya minta ini jangan di diamkan. Laporkan saja ke MKD,” tegasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.