Jumat, 3 Februari 23

DPR Sahkan RKUHP Jadi UU Saat Ancaman Gugatan ke MK

DPR Sahkan RKUHP Jadi UU Saat Ancaman Gugatan ke MK
* Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis dalam Rapat Paripurna di ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: Jaka/Man/dpr.go.id)

Obsessionnews.com – DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) di tengah ancaman gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan berbagai kalangan masyarakat, aktivis dan mahasiswa menolak RUKHP yang dinilai kontroversial tersebut.

RKUHP itu disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/22/2022).

Sidang paripurna pengesahan RUKHP menjadi undang-undang sempat diwarnai adu argumen. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyampaikan pendapatnya dan mengatakan akan mengajukan beberapa pasal ke MK.

“Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut… Ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” kata Iskan.

Dia menilai, di masa depan, pasal itu, dan pasal 218, akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin masa depan dan akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

“Saya akan mengajukan pasal ini ke MK, saya sebagai wakil rakyat,” ujar Iskan.

“Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Catatannya sudah diterima, tapi disepakati oleh PKS. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyela penyampaian pendapat oleh Iskan.

Selain PKS, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah catatan, tapi tetap mendukung penuh ‘semangat pembaruan hukum pidana’.

“Namun, penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RUU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” kata salah satu anggota fraksi Partai Demokrat.

Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah memastikan bahwa implementasi Undang-undang KUHP tidak merugikan masyarakat dan memastikan hak-hak masyarakat terjamin.

Dalam catatannya, Demokrat juga menyinggung soal kontroversi terhadap pasal terkait ‘penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dan penghinaan lembaga negara’. Fraksi tersebut meminta penegak hukum memahaminya dengan jelas agar ‘tidak terjadipenyalahgunaan hukum dalam implementasinya’.

Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, mempersilakan masyarakat untuk mencermati dan mengkritisi pasal-pasal dalam KUHP yang baru disahkan. Bambang mempersilakan untuk menempuh jalur hukum, jika ‘ada yang merasa sangat menganggu’.

“Tidak perlu demo… Detil-detilnya bisa kita diskusikan per pasal, tapi secara umum sudah kita diskusikan,” kata Bambang dalam konferensi pers usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang di DPR, Selasa (06/12).

Undang-undang KUHP baru, akan berlaku tiga tahun sejak disahkan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan tiga tahun adalah waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap para penegak hukum dan stakeholders.

“Jaksa, hakim, polisi, advokat, pegiat HAM, kampus-kampus lagi agar tidak salah mengajar nanti… Harus ada dan kami harus menyusun dari sekarang sosialisasi terhadap stakeholders yang ada,” kata Yasonna kepada para wartawan di DPR, Selasa (06/12).

Pasal-pasal kontroversial
RKUHP sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12), meskipun masih ada penolakan dari kelompok masyarakat sipil atas beberapa ‘pasal kontroversial’.

Mulai dari pasal kumpul kebo, kontrasepsi, demonstrasi, dan penghinaan terhadap presiden.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui draf akhir RKUHP tidak bisa memuaskan semua pihak.

Sehingga kalau dianggap masih ada yang bertentangan, dia mempersilakan masyarakat untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Lantas apa bahayanya kalau pasal-pasal itu diberlakukan? Diantaranya pasal berikut ini.
Pasal demonstrasi
Seperti yang tertulis di pasal 256: Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau keonaran bisa dipidana paling lama enam bulan dan denda Rp10 juta.

Menurut aktivis demokrasi, Muhammad Isnur, pasal itu memperlihatkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi dan “menempatkan kebebasan berpendapat pada posisi berisiko karena dianggap sebagai kejahatan”.

Padahal menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Banyak pihak menentang penerapan pasal ini karena rawan kriminalisasi dan berpotensi jadi pasal karet. Tapi tim sosialisasi RKUHP, Albert Aries, beralasan publik tak perlu khawatir dikriminalisasi selama mereka memberitahu unjuk rasa tersebut.

Dia juga mengeklaim, meski pasal demonstrasi dimasukkan tapi pemerintah tetap menghargai kebebasan berpendapat sebagai hak yang diatur dalam konstitusi.

Pasal penghinaan presiden, pemerintah, lambang negara
Tindak pidana yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden hingga pemerintah atau lembaga negara tercantum di pasal 217-240.

Pasal 217 menyebutkan: Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Kemudian pasal 218: Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda Rp200 juta.

Tindakan penyerangan itu secara lebih rinci dijelaskan pada pasal 219 yang isinya: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda Rp200 juta.

Adapun penghinaan terhadap pemerintah atau lambang negara seperti yang termuat di pasal 240 ayat 1, bakal kena pidana penjara paling lama 1,6 tahun dan denda Rp10 juta.

Dalam hal tindak pidana berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, bisa dipidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta.

Tindak pidana tersebut hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. (BBCIndonesia/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.