Jumat, 24 September 21

DPR : Pengiriman TNI ke Marawi Diatur dalam UU

Jakarta,Obsessionnews.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana akan kirim pasukannya ke Marawi, Filipina untuk membebaskan daerah tersebut dari kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tapi rencana tersebut tidak di indahkan oleh DPR RI, lantaran pengiriman pasukan tersebut diatur dalam Undang-undang.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar tidak mengirimkan pasukan TNI dalam operasi militer ke Marawi, Filipina.

“Pemerintah Indonesia agar tidak bersikap reaktif. Pengiriman pasukan TNI ke Negara lain, diatur dalam aturan perundang-undangan,”kata Hasanuddin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Selain itu dia menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada pembukaan UUD 1945 alinea 4, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna yang terkandung, yakni, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan NKRI.

Hasanuddin mengatakan, kalau mau disinggung pada penjelasan soal wewenang TNI terkait dengan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana butir B ayat 6 yang menyebut TNI memiliki tugas melaksanakan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka ada hal yang mesti diperhatikan.

“Salah satunya, pengiriman satgas TNI dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, serta memperhatikan pertimbangan isntitusi lainnya yang terkait,”ungkapnya.

Kedua, pasal 10 ayat 3 butir d dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahahan Negara memang menyebut bahwa TNI dapat ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam penjelasannya, tugas TNI yang masuk dalam kategori OMSP itu antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civil misision).

“OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan atau perundang-undangan,” ujar Hasanuddin.

Ketiga, merujuk UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada pasal 7 ayat 1 disebutkan, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kemudian, pada ayat 2b butir ke-6 UU TNI menyebut, terkait dengan operasi militer, selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian sesuai kebijakan politik luar negeri.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika mengacu pada tiga produk undang undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkanankan mengirimkan pasukan tempur.

“TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian dibawah bendera PBB,” katanya.

Menurutnya, meskipun Indonesia memang terikat dalam komunitas bangsa bangsa ASEAN, tetapi ASEAN juga bukan merupakan fakta pertahanan bersama, jadi Indonesia tidak punya dasar hukum untuk mengirim pasukan TNI ke negara-negara ASEAN termasuk Philipina Bantuan Indonesia kepada Filipina dapat berupa, bantuan logistik, pelatihan militer, alat kesehatan, atau data intelijen lainnya yang diperlukan Angkatan Perang Philipina .

Di sisi lain, katanya, berdasarkan aturan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen negara tersebut. (Iqb)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.